HIPMI Tolak Kenaikan TDL

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menolak kenaikan tarif dasar listrik lebih dari 18 persen. Kenaikan TDL dinilai tidak pas karena dilakukan di saat harga pangan dan batubara tengah bergejolak. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta lebih sensitif.

"Kami prihatin. Kenaikan TDL akan membebankan industri karena akan menaikkan beban listrik sekitar 20 persen-25 persen," kata Ketua Umum Erwin Aksa kepada para wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/1/2011).

Dikatakan Erwin, kenaikan TDL akan meningkatkan biaya produksi sehingga kenaikan harga barang tak terhindarkan. HIPMI khawatir, harga barang menjadi tidak kompetitif lagi. "Kalau kenaikan harga sangat drastis itu dilakukan, maka barang tidak laku. Mereka akan terganggu dengan barang impor, sementara harga produk dalam negeri sudah terlalu tinggi," sambung Erwin.

Sebelumnya, penolakan serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. "Sejak ada kesepakatan kenaikan maksimum tidak lebih dari 18 persen atau capping 18 persen di DPR, tidak pernah ada pembahasan lanjutan mengenai tenggat waktunya," katanya.

Menurut Sofjan, jika TDL dinaikkan, hal ini bertentangan dengan tekad pemerintah untuk menjadikan tahun 2011 sebagai masa membaiknya perekonomian. "Kebijakan pemerintah sungguh mengherankan, bea masuk bahan baku dan barang modal naik 10-15 persen, tetapi bea masuk barang jadi bisa nol persen dan ini listrik mau naik," katanya.