Ahli Ekonomi Syariah Minim

MALANG, KOMPAS.com - Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kondisi riil kebutuhan di tengah pasar bebas dinilai sangat dinamis. Karenanya, Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sejak dini sudah menyiapkan lulusan bidang perekonomian syariah.

Salah satu yang sudah mulai dilakukan adalah membuat kebijakan khusus bersifat strategis terkait dengan isi kurikulumnya yang akan diterapkan kepada mahasiswa.

"Dengan perkembangan yang terjadi saat ini harus pandai-pandai menyiasati. Kalau tidak, bisa ketinggalan. Untuk itu, kami mengembangkan content kurikulum di setiap semesternya," kata Dekan FE UIN Maliki Malang, Muhtadi Ridwan, Kamis (5/5/2011).

Menurut mantan Pembantu Rektor I II UIN Maliki Malang ini, selain agar tidak ketinggalan, pengembangan kurikulum ini juga terkait dengan produk lulusan yang dihasilkan. Dia menjelaskan, jika content kurikulum itu selalu dikembangkan, lulusan yang dihasilkan akan selalu sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Salah satu contohnya adalah kebutuhan tenaga kerja untuk perbankan syariah.

Menurut Muhtadi, kebutuhan tenaga praktisi perbankan yang kini mulai booming sejak tahun 2000-an sangat besar. Berdasarkan data dari Institute for Management and Islamic Economic Development (IMIE), pada 2011 ini Indonesia membutuhkan sekitar 50 ribu tenaga kerja terlatih di bidang keuangan syariah. Sebabnya, kata Muhtadi, menurut data Bank Indonesia (BI), nasabah Bank Syariah tahun 2010 sudah mencapai enam juta orang.

Sayangnya, peningkatan itu tidak diimbangi dengan kenaikan sumber daya manusianya, yaitu tenaga kerja. Saat ini dibutuhkan SDM yang mampu memberikan pelayanan baru sekitar 20 ribu orang. Padahal, ia yakin, kebutuhan tenaga kerja terlatih di bidang keuangan syariah itu akan terus meningkat.

Perkembangan lembaga-lembaga berbasis syariah saat ini juga terus mengalami peningkatan secara signifikan. Misalnya, kata Muhtadi, lembaga keuangan syariah seperti pasar modal syariah, asuransi syariah, reksana dana syariah, pegadaian syariah, baitul mal wat tanwil (BMT), dan lain sebagainya.

Perkembangan tersebut, kata dia, karena perekonomian sistem syariah semakin dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, lembaga pendidikan sebagai pencetak tenaga ahli terampil di bidang ini masih mengalami banyak kendala.

Akibat kondisi tersebut, kata dia, sangat berpengaruh terhadap produk lulusan perguruan tinggi. Untuk itu, perguruan tinggi harus menyiasati dengan selalu mengembangkan kurikulumnya.