Pelopor Usaha Kakao Swasta di NTT
FRANS SARONG
Selain dorongan pemerintah daerah, ada dua tokoh yang berjasa terkait tanaman kakao di NTT. Pertama, Pater Heinnrich Bollen SVD, biarawan Katolik asal Jerman yang mengabdikan diri di Kabupaten Sikka. Dialah orang pertama yang mengenalkan tanaman kakao kepada petani di Sikka pada 1950-an, sekitar 30 tahun sebelum Pemerintah Provinsi NTT gencar mendorong pengembangan tanaman kakao tahun 1980-an.
Pater Heinnrich waktu itu mendatangkan benih kakao dari Pantai Gading. Berkat jasanya, Sikka menjadi sentra utama kakao NTT dengan produksi sekitar 10.000 ton per tahun. Sesuai dengan statusnya sebagai biarawan, usaha kakao di Sikka sepenuhnya misi sosial, bukan bisnis.
Tokoh lainnya adalah Hengky Lianto, warga Kota Kupang yang menjadi pelopor usaha kakao di NTT. Kakek dua cucu ini satu-satunya pengusaha yang menggeluti perkebunan kakao di NTT.
”Tanaman kakao yang berkembang di NTT umumnya perkebunan rakyat. Di luar itu hanya Hengky Lianto yang menggeluti usaha perkebunan kakao kategori PBS (perkebunan besar swasta),” ujar mantan guru Sekolah Menengah Pembangunan Pertanian Boawae, Flores, Raymundus Lema.
Pengakuan senada diungkapkan Yulius Umbu Moto, staf teknis khusus tanaman kakao Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT di Kupang. ”Belum ada investor lain yang mengikuti jejak Hengky Lianto berkebun kakao. Mungkin karena mereka menilai berkebun kakao tak menjanjikan, harus menunggu 5-6 tahun baru mulai berproduksi,” kata Umbu Moto.
Hengky awalnya kontraktor mitra Dinas Perkebunan NTT di Kupang. Salah satu proyeknya adalah pembenihan kakao untuk disebarkan ke sejumlah kabupaten di NTT. Proyek itu secara tak langsung memaksa dia mengirimkan karyawan mempelajari usaha pembenihan dari pusat penelitian kopi dan kakao di Jember, Jawa Timur, tahun 1991.
Anakan kakao hasil pembenihan Hengky lalu disebarkan kepada para petani, antara lain di Sita, Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, dan terus berkembang. ”Rata-rata petani di Sita belum lupa kalau anakan kakao mereka saya yang memasok. Kami menyebarkan anakan kakao itu sampai ke kampung-kampung meski untuk itu kami harus berjalan kaki,” cerita Hengky.
Dia pun semakin paham NTT berpotensi untuk pengembangan tanaman kakao, apalagi usaha tanaman kakao itu berorientasi ekspor dengan pasar yang jelas. Hal itu membuat Hengky berani mengajukan permohonan izin usaha perkebunan kakao seluas 1.000 hektar di Wederok, Kabupaten Belu, berbatasan dengan Timor Leste.
Namun, saat mengimplementasikannya di lapangan, kendala langsung menghadang, terutama dalam pengurusan pembebasan lahan. ”Tiba-tiba muncul beberapa kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai tuan tanah dan menghalangi pembebasan lahan, padahal kawasan itu lahan kritis dan sejak lama ditelantarkan,” katanya.
Tak mencapai titik temu, sebagian lokasi usahanya terpaksa dipindahkan ke Gaura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Jadilah usaha perkebunan kakaonya di bawah bendera PT Timor Mitra Niaga, meliputi dua lokasi, yakni di Wederok seluas 185 hektar dan di Gaura seluas 815 hektar.
Hengky menambahkan, pada masa awal perkebunan kakaonya, separuh anakan yang ditanam mati. Penyebabnya, pohon pelindung dari jenis lamtoro belum tumbuh maksimal. Kendala lain adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
”Ada banyak sarjana atau tenaga teknis pertanian yang punya pemahaman luas dan mendalam tentang tanaman kakao, tetapi hanya sedikit di antaranya yang betah tinggal di pedesaan mengurusi tanaman,” katanya.
Ujian lain yang dirasakan Hengky adalah saat seorang ahli kakao dari Jakarta berkunjung ke kebun usahanya di Gaura. Ketika itu sang ahli mengatakan, dia terlalu berani menggeluti usaha perkebunan kakao dengan keterbatasan SDM, transportasi tak memadai, dan dukungan perbankan yang minim.
Namun, dia tetap teguh dengan usaha kakaonya. ”Kuncinya, kemauan, kerja keras, dan mengupayakan kehadiran pendamping pilihan. Pendamping itu harus punya pemahaman tentang budidaya kakao, juga betah tinggal bersama petani di desa,” ungkapnya.
Didukung 645 tenaga kerja, sebagian sarjana dan diploma pertanian, perkebunannya menghasilkan sekitar 350 ton biji kakao per tahun. Karena berstandar fermentasi atau ekspor, kakaonya bisa dijual Rp 29.000 per kilogram di Surabaya, Jawa Timur. Harga itu jauh lebih tinggi dari pasaran kakao petani yang hanya dihargai Rp 8.000-Rp 12.000 per kilogram berupa biji kering.
Selain itu, sekitar 120.000 pohon kakaonya telah berlabel pohon induk atau sumber entris untuk budidaya sambung samping. Dengan teknologi itu, kakao berbuah setelah sembilan bulan, jauh lebih cepat dibanding penanaman secara tradisional yang harus menunggu usia produksi sekitar 4-5 tahun.
Bagi Hengky, kakao adalah pintu masuk mengatasi ketertinggalan NTT. Namun, pengembangannya menuntut perubahan kebijakan terkait petugas pendamping. Mereka harus diberi honor pantas, seimbang dengan tugasnya memperbaiki perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Para pendamping itu, sarjana pertanian maupun diploma, hanya mendapat honor maksimal Rp 1 juta per bulan. Standar honor itu tak mendorong mereka betah di desa. ”Mengubah hidup orang desa agar lebih baik ekonominya hanya mungkin kalau mereka didampingi orang-orang yang pintar,” kata Hengky.
Hal itu dimungkinkan apabila standar honor bagi sarjana pertanian sudah memadai, tak seperti umumnya yang terjadi kini. ”Seharusnya sarjana pertanian diberi honor yang memadai, setidaknya tak jauh berbeda dari dokter yang bertugas di desa. Bagaimanapun kesehatan masyarakat desa sulit terjaga apabila warganya tetap miskin,” katanya.
Indonesia adalah negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia, dengan produksi sekitar 400.000 ton per tahun, setelah Pantai Gading dan Ghana. Namun faktanya, industri pengolahan kakao di Indonesia tetap dilanda kekurangan bahan baku berupa biji kakao terfermentasi, hingga mesti mengimpor sekitar 30.000 ton per tahun.
Padahal, proses fermentasi bukan pekerjaan sulit. Sumber penyebabnya, petani dibiarkan bergelut sendiri tanpa pendamping yang memadai.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
