Agus Tetap Tak Mau Bayar Dana Sumbangan

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Agus Purwoko, salah seorang walimurid di SMPN 9 Kota Probolinggo, tetap ngotot pada pendiriannya. Ia tetap tak mau membayar sumbangan dana mebeler Rp 400 ribu, karena menurutnya dana mebeler itu tanggung jawab pemerintah.

Karena tindakannya itu, rapor anaknya sempat ditahan oleh pihak sekolah beberapa waktu lalu. Sesungguhnya, pihak sekolah sempat menawarkan untuk menurunkan biaya sumbangan itu kepadanya, tapi tetap ditolak.

"Sampai kiamat pun, saya tidak akan membayar sumbangan tersebut. Meski diturunkan menjadi Rp 50 ribu sekalipun, tetap tidak saya bayar. Itu urusan pemerintah. Tak masalah jika anak saya menerima risikonya," katanya.

Bahkan, akibat tetap pada pendiriannya tidak membayar dana mebeler itu, Agus rela mengangkat kursi dan bangku yang dibelinya sendiri ke sekolah untuk digunakan anaknya dalam proses belajar mengajar.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo As'ad Anshari, menjelaskan bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama.

Hingga kini, pemerintah tidak sanggup meng-cover seluruh kebutuhan siswa hingga 100 persen. Sekolah tetap saja membuat terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. "Maka saya kira tak terlalu bermasalah mengumpulkan walimurid dan komite," ujarnya, Rabu (29/6/2011).

As'ad menjelaskan, Pemkot Probolinggo sepertinya tidak punya dana untuk pengadaan mebeler tersebut. Itu dibuktikan dengan tidak tercantumnya anggaran pengadaan mebeler pada Dinas Pendidikan.

"Bagi Dinas Pendidikan, pengadaan mebeler bukan skala prioritas. Karenanya, pengajuan SMPN 9 tidak dipenuhi oleh dinas terkait, sehingga sekolah bersangkutan mengumpulkan walimurid untuk meminta sumbangan dana mebeler."

Di mata As'ad, masalah Agus Purwoko dan SMPN 9 ini cukup dilematis. Di satu sisi, Agus menganggap bahwa dana mebeler itu tanggung jawab pemerintah. Tapi di sisi lain, pemerintah tak punya anggaran untuk dana itu serta pendidikan adalah tanggung jawab bersama.

"Tapi yang menarik, Agus menyebut kenapa membiayai Semipro mampu, tapi dana mebeler tidak. Ini masukan yang layak untuk dipertimbangkan," kata As'ad.

Selanjutnya, As'ad akan mencoba merinci anggaran kebutuhan siswa pada penyusunan Raperda pendidikan berikutnya. Pihaknya akan menghitung seluruh kebutuhan siswa, mampukah anggaran pemerintah meng-cover semuanya.

"Sepertinya hingga sekarang masih sulit jika pemerintah menanggung seluruh kebutuhan siswa 100 %. Nanti bisa kita lihat. Penggunaan anggaran yang tidak penting bisa dialihkan kepada hal-hal yang lebih penting. Misalnya, kalau Semipro tidak dianggap penting, ya dana buat Semipro dialihkan ke yang lain saja," jelasnya.