Kadin dan Pemerintah Bahas Biaya Inspeksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kadin Indonesia dan pemerintah sedang membahas batas atas dan bawah biaya pemeriksaan agen inspeksi. Hal ini menjadi penting mengingat harga yang terbentuk berdasarkan business-to-business oleh pihak agen ternyata memberatkan pengguna jasa.

"Ini kami sedang bicara dengan pemerintah. Sebab, ada beberapa komponen harga, yang terkait dengan kenaikan itu, ini sedang dibahas," ujar Ketua Komite Tetap Advokasi Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Eko Budi Santoso kepada Kompas.com via telepon di Jakarta, Selasa (5/7/2011).

Kenaikan biaya pemeriksaan ini dikeluhkan oleh sejumlah pengusaha yang juga anggota dari Asosiasi Perusahaan Jasa Expres Indonesia (Asperindo). Selasa pagi, mereka melayangkan protes terhadap kebijakan agen inspeksi ini, yang salah satunya merupakan kenaikan biaya pemeriksaan dari Rp 60 menjadi Rp 850. Protes ini dilakukan di gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Oleh karena itu, Eko menuturkan, saat ini sedang dilakukan proses tabulasi agar harga bisa diterima oleh pengguna jasa. "Pemerintah memberikan regulated agent (RA) untuk business-to-business. Jadi, itu terserah daripada pelaksana RA-nya kan. Cuma pelaksana RA memberikan tarif segitu kan tidak kondusif buat pengguna jasa. Nah, ini yang sedang kami mau bicarakan dengan pemerintah," ujarnya.

Pembicaraan ini bertujuan menghasilkan batas atas dan bawah dari biaya pemeriksaan. "Sejauh ini belum ada (batas atas dan bawah). Namun, ini tidak mudah karena sekali ditetapkan tidak bisa diubah lagi," katanya, di mana hasilnya ditargetkan akan keluar pada 16 Agustus.