ISEI: Pekerjaan Rumah Masih Menumpuk

PEKANBARU, KOMPAS.com -  Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI menyimpulkan masih banyak masalah yang harus diselesaikan dalam mensejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan.

Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk membuat kebijakan yang berkualitas untuk men ciptakan lapangan kerja, sehingga masalah kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan bisa ditekan.

"Masih ada pekerjaan besar, yakni kesejahteraan rakyat dan masih banyak penduduk tertinggal yang masuk dalam kelompok penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 masih mencapai 31 juta jiwa atau 13,3 persen dari penduduk miskin. Adapun pengangguran terbuka mencapai 7,41 persen dari total penduduk," ujar Ketua Panitia Pengarah Rapat Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XV sekaligus Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Kerjasama Antarlembaga ISEI, Didik J Rachbini di Pekanbaru, Riau, Kamis (21/7/2011).

Rapat Pleno kali ini diberi tema Mencari Skema Pembiayaan Jangka Panjang untuk Pengembangan Infrastruktur dan Energi dan berlangsung pada 19-21 Juli 2011. Didik menyampaikan sebagian dari Sembilan Poin Perumusan Hasil Rapat Pleno tersebut.

Menurut Didik, bantuan langsung tunai atau BLT cenderung tidak efektif karena konsumtif. Penciptaan tenaga kerja menjadi penekanan karena pemerintah memiliki keterbatasan untuk menciptakan lapangan kerja secara langsung akibat keterbatasan melakukan investasi publik.

Oleh karena itu, sektor swasta harus tumbuh agar dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi, ujarnya.

Sementara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi Indonesia, maka secara umum daya secara global harus ditingkat kan. Secara relatif selama beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan daya saing Indonesia, namun masih ditingkati secara spesifik oleh daya saing dan ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai dan masalah pasokan energi yang terbatas.

Dengan demikian, pertumbuhan permintaan agregat tidak dapat diimbangi oleh pertumbuhan penydiaan dan kualitas infrasruktur serta energi yang memadai. Karena itu, peningkatan pembangunan infrastruktur dan pasokan energi perlu menjadi prioritas kebiajakan pemerintah, sehingga faktor negara tidak menjadi kendala bagi pasar, investasi, perdagangan, serta momentum ekonomi yang sedang berkembang pesat saat ini.

"Rencana induk yang dicanangkan pemerintah terlihat sangat ambisius dengan rencana investasi sebesar Rp 4.000 triliun hingga tahun 2014. Sementara itu, kita melihat pengalaman beberapa tahun ini, kinerja kelembagaan pemerintah sangat lamban, investasi publik mandeg, koordinasi lemah, dan regulasi tidak pasti sehingga rencana tersebut berpotensi tidak bisa dicapai," ucap Didik.