Alihkan Subsidi untuk Infrastruktur dan Energi

Pekanbaru, Kompas - Pemerintah diharuskan mengambil alih peran kepemimpinan dalam politik APBN agar tak kesulitan dalam menetapkan kebijakan krusial yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama kebijakan terkait dengan pengaturan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi.

”Sikap kami dalam masalah kelangkaan dan kekacauan distribusi BBM yang saat ini terjadi sudah jelas, yakni ambil alih kepemimpinan strategi dan politik anggaran dengan cara mengurangi subsidi yang tidak tepat kemudian mengalihkan ke dalam pengeluaran untuk infrastruktur dan energi,” ujar Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Anggito Abimanyu di Pekanbaru, Riau, Kamis (21/7), dalam jumpa pers seusai Rapat Pleno ISEI XV bertema ”Mencari Skema Pembiayaan Jangka Panjang untuk Pengembangan Infrastruktur dan Energi”. Subsidi BBM sampai akhir 2011 mencapai Rp 120 triliun.

Anggito menegaskan, dalam rapat pleno kali ini, ISEI lebih menekankan pada upaya mencari solusi pembiayaan atas proyek pengadaan energi di sektor hulu. Solusi usulan ISEI adalah, pertama, meningkatkan penyerapan anggaran pemerintah, khususnya untuk belanja modal.

Kedua, memotong pemborosan belanja kementerian dan lembaga serta daerah yang tidak efisien. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur dan energi yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna.

Keempat, meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi serta sinkronisasi kebijakan dan peraturan pemerintah, baik lintas instansi, lintas sektor, maupun lintas daerah secara vertikal dan horizontal.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna menegaskan, salah satu cara menyelamatkan APBN adalah penghematan energi. Keberhasilan upaya penghematan energi beberapa tahun lalu pantas untuk diulangi.

Pemerintah berniat mengaktifkan kembali Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang penghematan Energi dan Air. Inpres itu berhasil melakukan penghematan sampai 30 persen.

(ATO/OIN/RYO/EVY/ENY/NIK/BAY/AHA/APO/WER)