Negara Mampu Bayar Iuran secara Bertahap

Kompas.com - 03/08/2011, 04:25 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional kini tinggal menunggu kemauan politik pemerintah. Negara sebenarnya memiliki anggaran yang memadai untuk membayar iuran jaminan sosial rakyat secara bertahap.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar di Jakarta, Selasa (2/8). Pemerintah dan DPR masih membahas Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

”Sebenarnya, sangat mampu APBN kita menanggung jaminan sosial yang memang dilakukan secara bertahap. Dananya bisa dialokasikan dari pos bantuan sosial sehingga tidak akan mengganggu ruang fiskal yang berkisar 9 persen,” ujarnya.

Pembahasan RUU BPJS selama dua bulan terakhir penuh perdebatan, antara lain soal kemampuan negara mengiur dan peralihan PT Jamsostek (Persero), PT Askes (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri kepada BPJS baru. DPR menginginkan keempat BUMN beralih menjadi BPJS, sementara pemerintah ingin membentuk BPJS jaminan kesehatan dasar bagi rakyat miskin.

Pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial senilai Rp 86 triliun dalam APBN 2011, naik dari Rp 68,6 triliun tahun 2010 dan Rp 73,8 triliun tahun 2009. Saat ini, pemerintah sudah menanggung jaminan kesehatan masyarakat bagi 76,4 juta rakyat miskin ditambah pemerintah daerah yang sudah menanggung sedikitnya 31 juta rakyat dalam program Jamkesda.

Menurut Timboel, pemerintah dibayangi ketakutan defisit bakal naik jika harus menanggung iuran jaminan sosial. Kondisi ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena rakyat akan memahami sepanjang defisit APBN terjadi demi menjalankan jaminan sosial seperti yang terjadi di Amerika Serikat saat ini.

Secara terpisah, Wakil Presiden RI periode 2004-2009 Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, empat lembaga, yaitu Jamsostek, Taspen, Askes, dan Taspen, memiliki fungsi yang berbeda sehingga tidak bisa digabungkan dalam satu BPJS.

Namun, keempat lembaga tersebut harus keluar dari badan hukum BUMN menjadi bersifat nirlaba serta berbentuk wali amanat.

”Tidak mungkin uang kepesertaan buruh dan pekerja digabungkan dengan uang TNI/Polri. Jadi, biarkan saja empat lembaga yang ada itu menjalankan fungsinya masing-masing. Akan tetapi, tidak bisa mereka tetap di bawah Kementerian BUMN. Keempatnya harus wali amanat dan nirlaba. Investasinya harus terbuka dan untuk kepentingan peserta dan bukan untuk BUMN lagi,” kata Kalla. (Ham/har)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Tarik Tunai GoPay di ATM BCA, BRI, Indomaret, dan Alfamart

Cara Tarik Tunai GoPay di ATM BCA, BRI, Indomaret, dan Alfamart

Whats New
Syarat dan Cara Transfer Uang lewat Alfamart dengan Mudah

Syarat dan Cara Transfer Uang lewat Alfamart dengan Mudah

Spend Smart
BTN Incar KPR Senilai Rp 2,5 Triliun Selama Pameran Perumahan IPEX 2022

BTN Incar KPR Senilai Rp 2,5 Triliun Selama Pameran Perumahan IPEX 2022

Rilis
Literasi Keuangan Masih Rendah, OneAset Tawarkan Edukasi Investasi Lewat Aplikasinya

Literasi Keuangan Masih Rendah, OneAset Tawarkan Edukasi Investasi Lewat Aplikasinya

Rilis
Apa Itu Devisa: Definisi, Fungsi, Manfaat, Contoh, dan Sumbernya

Apa Itu Devisa: Definisi, Fungsi, Manfaat, Contoh, dan Sumbernya

Earn Smart
Sambut HUT Ke-77 RI, TikTok Gelar TikTok Shop For Your Fashion Khusus untuk Brand Fesyen Lokal

Sambut HUT Ke-77 RI, TikTok Gelar TikTok Shop For Your Fashion Khusus untuk Brand Fesyen Lokal

BrandzView
Simak Cara Transfer DANA ke Bank BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Simak Cara Transfer DANA ke Bank BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Spend Smart
Biaya Transfer Antarbank di Livin’ by Mandiri Hanya Rp 77, Catat Tanggalnya

Biaya Transfer Antarbank di Livin’ by Mandiri Hanya Rp 77, Catat Tanggalnya

Spend Smart
Mendag: Orang Indonesia Kalau Diskon Suka Ambil Uang Belanja...

Mendag: Orang Indonesia Kalau Diskon Suka Ambil Uang Belanja...

Whats New
Sandiaga Uno: Harga Tiket Pesawat Mahal Harus Kita Sikapi dengan Penuh Kewaspadaan

Sandiaga Uno: Harga Tiket Pesawat Mahal Harus Kita Sikapi dengan Penuh Kewaspadaan

Whats New
Jumlah Pengguna Naik, Volume Transaksi BNI Direct Terkerek Jadi Rp 2.587 Triliun

Jumlah Pengguna Naik, Volume Transaksi BNI Direct Terkerek Jadi Rp 2.587 Triliun

Whats New
Kemenhub dan PT ASDP Indonesia Ferry Kerja Sama Pemanfaatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita

Kemenhub dan PT ASDP Indonesia Ferry Kerja Sama Pemanfaatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita

Whats New
Lowongan Kerja Kemenag 2022 untuk Lulusan MA/SMA, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Lowongan Kerja Kemenag 2022 untuk Lulusan MA/SMA, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Hasil Riset SMB Pulse Index Mekari: Digitalisasi Tingkatkan Resiliensi UMKM Hadapi Gejolak Ekonomi

Hasil Riset SMB Pulse Index Mekari: Digitalisasi Tingkatkan Resiliensi UMKM Hadapi Gejolak Ekonomi

BrandzView
Pasca IPO, Klinko Mulai Genjot Pasar Ekspor

Pasca IPO, Klinko Mulai Genjot Pasar Ekspor

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.