Nasib Perumahan Rakyat

Hari Perumahan Nasional, yang diperingati setiap 25 Agustus, sejatinya membawa harapan baru bagi pembangunan rumah rakyat. Apalagi, sektor properti kini sedang naik daun (booming ) sebagai salah satu instrumen investasi.

Naik daunnya sektor properti ternyata tidak menular ke perumahan rakyat. Harapan perumahan bagi masyarakat menengah bawah seolah terkubur di balik keruwetan persoalan yang melingkupinya. Di depan mata, kekurangan (backlog) rumah di Indonesia sudah mencapai 13,6 juta unit.

Penyerapan rumah rakyat melambat. Ketidakjelasan itu terlihat dari terhentinya proyek rumah susun bersubsidi, program rumah murah yang tersendat, sampai minimnya penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat menengah bawah.

Tahun 2011, pemerintah menargetkan penyaluran FLPP total 184.000 unit, meliputi 10.000 unit rumah susun dan 50.000 unit rumah murah. Hingga Agustus 2011, penyaluran FLPP melalui Bank Tabungan Negara baru 60.000 unit, sedangkan rumah murah kemungkinan hanya 8.600 unit tahun ini.

Persoalan tidak berhenti di situ. Asosiasi Pengembang Real Estat Indonesia, yang diharapkan berkontribusi memasok rumah bersubsidi, telah mengibarkan ”bendera putih” menyerah untuk menyediakan rumah susun subsidi, terutama di Jabodetabek. Penyebabnya banyak.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa kerap berargumen, kendala mendasar suplai perumahan rakyat adalah lahan. Sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diterbitkan, tanggung jawab lahan ada pada pemerintah daerah. Namun, sulit mengharapkan gerak cepat pemerintah daerah.

Kendati pemerintah telah menjanjikan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 150 miliar pada 62 kabupaten/kota yang bersedia menyediakan lahan perumahan rakyat, upaya itu tak membuahkan hasil optimal. Masih sedikit pemda yang mampu menyisihkan anggaran APBD untuk lahan.    

Seakan tambal sulam, Kemenpera menyikapi itu dengan rencana menggulirkan subsidi prasarana sarana umum (PSU) bagi pengembang rumah nonsubsidi, dengan harapan mau menyediakan lahan rumah murah, serta mencanangkan DAK untuk bank tanah tahun 2012. Pemerintah juga menjanjikan stimulus bagi pengembang agar kembali bergairah membangun rumah susun bersubsidi.

Pengamat perumahan Jehansyah Siregar mengingatkan, masalah struktural perumahan rakyat tidak bisa diatasi dengan kebijakan tambal sulam dan birokrasi yang berorientasi pada paket-paket proyek. Reformasi sistem penyediaan rumah rakyat harus ditetapkan dan diterapkan.

Apakah Hari Perumahan Nasional hanya identik dengan seremonial belaka ataukah membawa harapan pembenahan sistem perumahan rakyat? Harapan masih ada jika komitmen seluruh pemangku kepentingan terbukti.

(BM Lukita Grahadyarini)