BBM Langka, Pertamina Diminta Sidak SPBU

SUNGAI RAYA, KOMPAS.com - Anggora DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat Albert Yaputra meminta Pertamina untuk melakukan inspeksi ke lokasi SPBU, terkait langkanya bahan bakar minyak jenis solar yang terjadi di beberapa daerah.

"Dari Pertamina mengatakan kuota BBM untuk wilayah Kalbar, khususnya solar mengalami kelebihan, namun saat saya melakukan reses di Kalbar, saya melihat antrean kendaraan yang cukup panjang untuk mengantre solar. Ini jelas tidak sinkron," katanya di Sungai Raya, Minggu (6/11/2011).

Bahkan, menurut Albert, ada juga beberapa SPBU yang tutup atau menuliskan solar habis sementara di dekat SPBU itu sendiri ada kios yang banyak menjual solar, sehingga dia mengindikasikan adanya permainan yang dilakukan beberapa SPBU.

"Indikasi permainan ini sepertinya ada, karena ketika SPBU habis, para pengecer dapat menjual bensin atau solar. Mereka dapat dari mana sebenarnya, dan saya sudah minta kepada Dirut Pertamina untuk melakukan penambahan dengan langkanya BBM tersebut," kata Albert.

Dia meminta kepada Pertamina untuk mengambil tindakan tegas kepada SPBU yang tidak menjalankan kewajiban jika terbukti melakukan pelanggaran sehingga masyarakat menjadi di rugikan.

Karena, kelangkaan solar tersebut tidak hanya membuat antrean kendaraan yang cukup panjang, namun juga merugikan masyarakat pengguna jalan, karena akibat antrian tersebut jalanan menjadi macet.

"Kalau bisa sanksinya jika ketahuan ada barang tapi SPBU tidak jual atau dijual di industri, maka selama seminggu jangan disuplai. Jika masih membandel jangan disuplai lagi ke SPBU yang tidak menjalankan kewajibannya dengan benar itu," kata Albert.

Albert menuturkan dia tidak bisa mengatakan jika semuanya dijual ke Industri, namun jika masih ada itu bisa jadi indikasi permainan.

"Kita tidak bisa dia jual semuanya ke industri karena ketika BBM langka, tapi di depan SPBU ada jual. Kita berpikir sehat saja, jangan berpikir jika itu semuanya di jual ke industri dan jika memang ada terbukti kita berharap dapat di lakukan tindakan tegas agar dapat efek jera," tutur Alber.

Sebelumnya, Pertamina wilayah Kalbar memperkirakan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi di Kalbar hingga akhir tahun akan melewati empat hingga lima persen dari kuota yang ditetapkan.