Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantuan Langsung Tak Manjakan Rakyat

Kompas.com - 12/03/2012, 20:12 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha membantah bahwa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) memanjakan rakyat. Julian berargumen, bantuan sebesar Rp 150.000 selama 9 bulan tersebut kepada kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi mereka harus diselamatkan, dan itu memang tanggung jawab negara. Mereka diselamatkan dengan bantuan langsung sementara melalui beberapa skema," kata Julian kepada para wartawan di Jakarta Convention Center, Senin (12/3/2012).

Pemerintah, kata Julian, akan memastikan bahwa kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah akan melakukan verifikasi daftar penerima BLSM yang akan dibagikan sejak April 2012.

Sementara itu, terkait penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Julian berpendapat, hal tersebut diakibatkan kurangnya sosialisasi. Masyarakat dinilai belum memahami alasan pemerintah menaikkan harga BBM. "Oleh sebab itu, sosialisasi memang perlu. Kami sedang melakukan sosialisasi yang lebih intens dan menyeluruh ke segenap kelompok masyarakat sehingga mereka benar-benar memahami," sambung Julian.

Sebelumnya, beberapa pengamat berpendapat, program BLSM tak produktif. Terlebih, nilai alokasinya lebih besar ketimbang tambahan anggaran infrastruktur. Proyek infrastruktur memiliki efek ekonomi berantai yang lebih berarti.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, menyatakan, pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah hanya dialihkan ke subsidi lain. Buktinya, mayoritas anggaran penghematan alokasinya juga untuk subsidi. "Masyarakat harus diberi pekerjaan, bukan bantuan langsung tunai. Kasih pancing, bukan ikannya. Bantuan langsung tak mendidik," kata Sofjan.

Pembangunan proyek infrastruktur padat karya, ujar Sofjan, akan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya memberikan pendapatan kepada masyarakat. Efek berantai positif pun luas. Menurut Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani, BLSM tidak produktif dan hanya bersifat sesaat.

Kompensasi semestinya diarahkan untuk membangun infrastruktur yang langsung menyangga hidup kelompok masyarakat paling rawan dampak kenaikan harga BBM. Mereka adalah buruh pabrik di perkotaan serta petani dan nelayan di desa. Dengan demikian, kompensasi terbaik adalah dengan membangun proyek infrastruktur yang menggerakkan perekonomian tiga kelompok masyarakat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

    KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

    Whats New
    Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

    Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

    Whats New
    Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

    Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

    Whats New
    IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

    IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

    Whats New
    Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

    Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

    Whats New
    Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

    Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

    Whats New
    Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

    Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

    Whats New
    2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

    2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

    Spend Smart
    Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

    Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

    Whats New
    Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

    Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

    Whats New
    Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

    Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

    Whats New
    Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

    Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

    Whats New
    Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

    Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

    Whats New
    2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

    2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

    Spend Smart
    Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

    Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com