Pesan dari Misi Dagang

Selama sepekan lalu mengikuti misi dagang Kementerian Perdagangan yang dipimpin Menteri Perdagangan Gita Wirjawan ke tiga negara, yaitu Brasil, Cile, dan Peru. Misi dagang ke kawasan Amerika Latin sudah lama tak ada. Misi dagang itu merupakan upaya untuk memperbesar pasar ekspor di negara-negara nontradisional tujuan ekspor.

Gita tampak antusias menggarap pasar itu. Pertemuan dengan pejabat pemerintah dan juga pengusaha negara-negara itu makin meyakinkan bahwa pasar Amerika Latin sangatlah penting. Gita mengakui, tidak cukup sekadar misi dagang untuk menggarap pasar itu. Ia akan melanjutkan dengan membuka forum-forum yang bisa mendekatkan para pengusaha dan pejabat Amerika Latin dengan Indonesia.

Salah satu hal sepele yang bisa dipetik adalah minimnya informasi soal Indonesia di kalangan pengusaha Amerika Latin. Pengusaha Indonesia juga mendapat informasi yang masih sangat kurang soal pasar Amerika Latin. Padahal, para dubes di ketiga negara menyatakan, potensi kawasan Amerika Latin sangat besar bagi Indonesia, terutama untuk sejumlah sektor, seperti pertanian, perikanan, industri, dan pertambangan.

Akan tetapi, yang bisa kita tangkap juga sebenarnya lebih dari soal menggarap pasar semata. Pesan lainnya adalah betapa pentingnya upaya-upaya perundingan internasional yang bisa menguntungkan Indonesia. Tentu perlu kesiapan para juru runding Indonesia di forum-forum internasional.

Kritik soal peran juru runding ini sudah dilontarkan sejak lama. Bila dibandingkan dengan negara tetangga, kita harus mengakui kelemahan kita. Mereka merupakan tim, mulai dari para jagoan diplomasi, ekonomi internasional, ahli hukum sengketa dagang, hingga ahli geopolitik. Mereka umumnya dari kalangan muda.

Sejauh yang diketahui, Gita ingin mendorong kemampuan juru runding Indonesia. Dalam konteks ini, upaya agar pegawai Kementerian Perdagangan memiliki kemampuan the test of English as a foreign language (TOEFL) 600 bisa dipahami. Meski mungkin langkah ini membuat sejumlah kalangan tersentak, syarat itu menjadi mutlak dalam urusan perdagangan di zaman sekarang ini.

Langkah Gita mungkin tidak biasa atau aneh bagi sejumlah kalangan sehingga yang muncul ke permukaan sensasi, bukan esensi. Padahal, esensi yang sebenarnya adalah kembali pada persoalan kemampuan juru runding kita sehingga ia harus mengambil langkah drastis untuk meningkatkan kemampuan juru runding kita. Apalagi, langkah berikutnya adalah mengirim sejumlah kalangan muda untuk studi di luar negeri. Mungkin dalam waktu dua tahun sudah memiliki bibit yang jago.

Langkah menyiapkan sumber daya manusia dalam urusan perundingan dagang internasional yang berkualitas mungkin bisa terdisinsentif oleh sistem penggajian pegawai negeri sipil yang masih kurang memadai. Akan tetapi, apabila mimpi mereka mengenai masa depan urusan perdagangan internasional ini bisa terwujud, mungkin ada insentif tersendiri sehingga sumber daya manusia di Kementerian Perdagangan bisa mengembangkan diri.

Meski demikian, jangan melupakan masalah di dalam negeri yang kompleks. Kadang, masalah perdagangan di dalam negeri sangat ruwet. Produsen bisa menjadi importir, pengusaha, sekaligus politisi. Pejabat menjadi konsultan pengusaha, petani, sekaligus pedagang. Belum lagi calo yang mengaku pengusaha serta pengusaha yang menjadi calo, dan lain-lain.

Masalah khas Indonesia, seperti distorsi pasar, hubungan antardepartemen yang tidak harmonis, dan data yang tidak memadai, membutuhkan tangan dan pikiran serius untuk menyelesaikannya. (ANDREAS MARYOTO)