JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno, berpendapat, kondisi transportasi publik yang kian buruk membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini pun berkepanjangan sehingga ketika ada rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, sebagian besar masyarakat pun menolak.
"Akar masalah kisruh BBM bersubsidi karena transportasi publik yang kian memburuk," sebut Djoko kepada Kompas.com, Selasa (24/4/2012).
Menurut Djoko, kondisi transportasi publik yang buruk ini tidak mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah untuk membenahinya. Alhasil, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dengan mengonsumsi BBM bersubsidi. "Sudah terlanjur manja atau keenakan kendaraan pribadi pakai BBM bersubsidi. Ketika dinaikkan jadi gejolak," tambah dia.
Hal ini harus segera diatasi. Indonesia, kata Djoko, harus belajar dari India dan China yang berpenduduk banyak. Indonesia harus belajar bagaimana memprioritaskan transportasi publik dan menggunakan bahan bakar gas atau listrik sebagai sumber bahan bakarnya. "Hindari ketergantungan pada BBM yang akan habis dan mahal harganya," sambungnya.
Selain itu, ia pun meminta agar Pemerintah jangan segan untuk mengeluarkan percepatan program angkutan massal demi menghemat energi dan APBN ataupun APBD. Kerusakan lingkungan pun dapat diminimalkan dengan mengembangkan transportasi publik. "Tahun 2011, Pemerintah habiskan sekitar Rp 150 triliun buat BBM bersubsidi kendaraan pribadi," pungkas Djoko.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.