Penyatuan Waktu Belum Diputuskan

Kompas.com - 19/05/2012, 03:00 WIB
Editor

Mataram, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memutuskan kebijakan penyatuan zona waktu di Indonesia. Presiden baru menyetujui rencana tersebut untuk dikaji lebih mendalam.

”Dalam rapat di Bali beberapa waktu lalu, Presiden setuju agar dikaji lebih dalam serta melibatkan semua stakeholders (pemangku kepentingan) untuk diskusi dan disosialisasikan apa kebaikan penerapan satu zona waktu. Jadi, belum diputuskan, tetapi terus dibahas dan disosialisasikan,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Jumat (18/5), di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Menurut dia, pemerintah menargetkan dalam tahun ini akan mengajak semua komponen, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga lembaga swadaya masyarakat, untuk mengkaji rencana penyatuan zona waktu itu.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengungkapkan, penyatuan zona waktu dari tiga wilayah menjadi hanya satu wilayah perlu direalisasikan secepatnya. Ini untuk mencegah isu baru yang justru membuat tidak kondusif.

”Namun, penyatuan waktu ini membutuhkan sosialisasi. Diseminasi itu harus dipola sedemikian rupa agar tidak menyedot waktu terlalu lama,” ujar Luky, di Jakarta, kemarin.

Menurut Luky, sejauh ini, pemerintah belum membuat rencana konkret soal ini. ”Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa akan menggulirkan penyatuan zona waktu ini pada rapat koordinasi khusus untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Saat ini dengan memecah wilayah Indonesia dengan tiga zona waktu, masyarakat di wilayah Indonesia timur (Papua, Papua Barat, dan Maluku) hanya menikmati lima jam transaksi. Sebab, mereka harus mengikuti jam operasi lembaga keuangan di Jawa yang lebih lambat dua jam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, dengan produk domestik regional bruto sebesar 5,36 miliar dollar AS, berarti setiap jamnya ada transaksi 4,47 juta dollar AS atau sekitar Rp 40,65 miliar. Hal itu dengan memperhitungkan jumlah hari kerja 240 hari dan lima jam operasi aktif.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menegaskan, kalangan pengusaha mendukung rencana pemerintah ini untuk efisiensi dan efektivitas jam kerja. Namun, diharapkan pemerintah harus menyosialisasikan kebijakan ini secara masif agar fungsi pelayanan publik juga disiplin mengikuti penyatuan zona waktu ini.(WHY/OIN/HAM)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.