Kereta Cepat, Tidak Mungkin Tidak Pakai APBN

Kompas.com - 27/05/2012, 08:07 WIB
|
EditorReza Wahyudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, Luky Eko Wuryanto mengatakan penyediaan kereta api cepat ataupun supercepat harus memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tidak mungkin dana untuk merealisasikan kereta api itu diserahkan seluruhnya ke pihak swasta.

"Nggak mungkin (tidak pakai APBN) karena kalau namanya kereta yang jelas yang paling gampang dimengerti relnya saja harus dari Pemerintah. Nggak ada swasta yang mau bangun rel," sebut Luky kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (25/5/2012).

Ia menyebutkan, bila rel itu untuk jarak dekat, kata dia, masih memungkinkan pembangunannya diserahkan ke pihak swasta, seperti Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta.

Akan tetapi, jika swasta diberikan izin untuk pembangunan rel, pasti kompensasi yang diminta lebih banyak. Swasta mungkin meminta izin untuk membangun yang lain demi menutup biaya pembangunan rel.

"Tapi pasti konsesinya mintanya banyak. Ok saya bangun itu tapi sebagai ininya, saya dapat bangun mal tertentu yang bisa kompensasi kerugian itu," sambung dia.

Oleh sebab itu, lanjut Luky, Pemerintah mau tidak mau yang membangun relnya. Dan swasta, misalnya, diberikan kesempatan untuk menyediakan sarana perkeretaapiannya. "Jadi mustinya harus Pemerintah yang bangun relnya, nanti sisanya (atau) rolling stock-nya baru swasta. Pasti harus Pemerintah," pungkas dia.

Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, sempat berpendapat Pemerintah tidak boleh menggunakan APBN untuk membangun kereta api cepat ataupun supercepat di wilayah Jawa yang sekarang ini sedang dikaji. "Saya kira bisa saja asal jangan pakai APBN," sebut Djoko kepada Kompas.com, di Jakarta, Kamis (24/5/2012).

Menurut dia, lebih baik dana pembangunan kereta tersebut diserahkan kepada investor asing yang mengatakan proyek tersebut layak dijalankan. Sementara APBN lebih baik dipakai untuk pembangunan jalur kereta di luar Jawa.

"Nggak setuju. Lebih baik APBN untuk memperpanjang rangkaian kereta api dan mempercepat pengaktifan jalur kereta yang nonaktif," tambah Djoko.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Belum Berakhir, Blue Bird Jaga Biaya Operasional Tetap Sehat

Pandemi Belum Berakhir, Blue Bird Jaga Biaya Operasional Tetap Sehat

Whats New
Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan, PHRI: Perlu Toleransi untuk Anak dan Lansia Komorbid

Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan, PHRI: Perlu Toleransi untuk Anak dan Lansia Komorbid

Whats New
Percepat Pemulihan Ekonomi, Bank BJB Berencana Ekspansi Kredit hingga Perkuat Layanan Digital

Percepat Pemulihan Ekonomi, Bank BJB Berencana Ekspansi Kredit hingga Perkuat Layanan Digital

Whats New
Cabai Rawit Merah Tembus Rp 113.837 Per Kg, Simak Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Cabai Rawit Merah Tembus Rp 113.837 Per Kg, Simak Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Beli Pertalite Pakai MyPertamina Ribet? Ingat, Bisa Daftar Tanpa Ponsel, QR Code Boleh Dicetak, Bayarnya Bisa 'Cash', Baru Berlaku untuk Mobil

Beli Pertalite Pakai MyPertamina Ribet? Ingat, Bisa Daftar Tanpa Ponsel, QR Code Boleh Dicetak, Bayarnya Bisa "Cash", Baru Berlaku untuk Mobil

Whats New
Kredit Bank Neo Commerce Tumbuh Pesat, Diperkirakan Raih Profit 2023

Kredit Bank Neo Commerce Tumbuh Pesat, Diperkirakan Raih Profit 2023

Whats New
Menguat 1,53 Persen di Sesi I Perdagangan, IHSG Kembali ke Level 6.700

Menguat 1,53 Persen di Sesi I Perdagangan, IHSG Kembali ke Level 6.700

Whats New
Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi, BPH Migas Gandeng Kejagung

Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi, BPH Migas Gandeng Kejagung

Rilis
Konsultan Penyehatan Keuangan Wanaartha Life Mundur, Bagaimana Nasib Pencarian Investor?

Konsultan Penyehatan Keuangan Wanaartha Life Mundur, Bagaimana Nasib Pencarian Investor?

Whats New
 Ramai Perusahaan Digital Lakukan Efisiensi, Ini Strategi Blibli Pastikan Tidak PHK Karyawan

Ramai Perusahaan Digital Lakukan Efisiensi, Ini Strategi Blibli Pastikan Tidak PHK Karyawan

Whats New
Sandiaga Uno: Tiket Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Baru Wacana

Sandiaga Uno: Tiket Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Baru Wacana

Whats New
Cara Daftar dan Aktivasi BJB Digi Tanpa ke Bank

Cara Daftar dan Aktivasi BJB Digi Tanpa ke Bank

Spend Smart
Ini 6 Lelang Rumah Berlokasi di Bandung, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Ini 6 Lelang Rumah Berlokasi di Bandung, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Whats New
Tantangan Mencapai Target Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 Persen

Tantangan Mencapai Target Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 Persen

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.