Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Efektif, Pembelian BBM Dibatasi Sistem POS

Kompas.com - 30/05/2012, 09:58 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat energi, Kurtubi, menilai rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi dengan sistem teknologi informasi (sistem point of sales/POS) tidak akan berjalan efektif. Pasalnya, masyarakat bisa dengan mudah mengakali sistem tersebut.

"Kalau kebijakan pembatasan yaitu melarang kendaraan pemerintah, BUMN, itu enggak ada masalah karena itu di bawah kendali pemerintah. Tetapi, jika itu diperluas ke kendaraan lain, pelat hitam, itu saya khawatir tidak akan bisa efektif karena ribet," tutur Kurtubi ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (30/5/2012).

Ia beralasan sistem POS tidak akan efektif lantaran masyarakat bisa dengan mudah melakukan penipuan. Secanggih apa pun sistem tersebut, kata dia, masyarakat bisa menirunya. "Uang saja bisa ditiru," kata dia. "Masyarakat bisa berkreasi untuk ngakalin kontrol otomatis seperti itu," ujar Kurtubi.

Menurut Kurtubi, sebaiknya pemerintah tidak menggunakan instrumen kebijakan yang bisa menimbulkan permasalahan di masyarakat. "Melonjaknya subsidi BBM ini memang kita sepakat harus dikurangi. Namun, kebijakan yang dipakai untuk tujuan itu sebaiknya tidak menggunakan instrumen yang bisa menimbulkan masalah bagi kegiatan ekonomi masyarakat," papar Kurtubi.

Sesuai dengan imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi melalui kebijakan pengendalian sistem distribusi dengan sistem teknologi informasi. Kendaraan akan dibatasi konsumsinya berdasarkan nomor surat tanda nomor kendaraan (STNK).

"Jadi ada database, di mana satu mobil tidak bisa bolak balik. Misal mengisi di SPBU A, kemudian mengisi di SPBU B tidak boleh. Ini menggunakan nomor STNK," kata Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, di Jakarta, Selasa (29/5/2012).

Karen mengatakan, khusus di Kalimantan sudah ada 112 SPBU yang dilengkapi sistem teknologi informasi dan siap menjalankan pengendalian sistem distribusi. Pertamina menyebut sistem ini sebagai sistem POS yang merupakan sistem yang akan mencatat semua transaksi BBM di SPBU. Identitas kendaraan dan pelanggan serta merekam dengan akurat perilaku pembelian pelanggan, baik volume, waktu, lokasi SPBU, maupun kewajaran pembelian.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik belum bisa memastikan kebijakan ini bakal berlaku 1 Juni mendatang bersamaan kebijakan penghematan energi lainnya atau tidak. "Besok (30/5/2012), kami akan rapat dengan gubernur Kalimantan membahas ini," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

Whats New
Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

Whats New
2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

Spend Smart
Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

Whats New
Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Whats New
Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Whats New
Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Whats New
Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Whats New
2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

Spend Smart
Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Whats New
Injourney Catat Laba Rp 1,1 Triliun Sepanjang Tahun 2023

Injourney Catat Laba Rp 1,1 Triliun Sepanjang Tahun 2023

Whats New
Sepanjang 2023, Nilai Ekspor Tuna RI Mencapai Rp 15,2 Triliun

Sepanjang 2023, Nilai Ekspor Tuna RI Mencapai Rp 15,2 Triliun

Whats New
BCA Mobile Sempat Alami Gangguan, Manajemen: Saat Ini Telah Kembali Normal

BCA Mobile Sempat Alami Gangguan, Manajemen: Saat Ini Telah Kembali Normal

Whats New
Kimia Farma Buka-bukaan Penyebab Rugi di 2023 Mulai dari Operasional hingga Anak Usaha

Kimia Farma Buka-bukaan Penyebab Rugi di 2023 Mulai dari Operasional hingga Anak Usaha

Whats New
Lowongan Kerja PT Pegadaian untuk S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja PT Pegadaian untuk S1, Ini Persyaratannya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com