"Right Issue" BTN Terganjal DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penerbitan saham baru (right issue) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) masih terganjal oleh DPR. Namun, rencana right issue tersebut optimistis dilakukan pada Oktober 2012 mendatang.

Direktur Utama BTN Iqbal Latanro menjelaskan, hingga saat ini Komisi VI DPR RI telah menyetujui penerbitan saham baru PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Namun, rencana BTN menambah modal perseroan tersebut masih terganjal oleh Komisi XI DPR RI.

"Kalau soal kepemilikan saham sudah disetujui Komisi VI, namun soal rencana bisnis dan disesuaikan dengan industri masih perlu persetujuan Komisi XI," ungkap Iqbal pada Seminar Nasional Revisi UU Perbankan 'Sekadar Tambal Sulam atau Perumusan Ulang' di Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Untuk mendapat persetujuan Komisi XI DPR RI, BTN harus melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI. Rencananya, rapat konsultasi tersebut akan dilakukan setelah masa reses anggota DPR berakhir hingga 18 Agustus 2012.

Ada dua jadwal pertemuan harus dilakukan oleh BTN kepada Komisi XI DPR ini, yaitu RDP antara manajemen BTN dan RDP dengan Kementerian BUMN dan Menteri Keuangan selaku pemegang saham BTN.

"Kami optimistis bisa public expose pada akhir September. Tapi, realisasi right issue bisa Oktober 2012," katanya.

Dengan right issue tersebut, kata dia, bank yang fokus pada kredit perumahan ini bisa leluasa menyalurkan kreditnya dengan suntikan dana baru. Rights issue BTN maksimal senilai 12,91 persen. Pemerintah sendiri menargetkan total dana yang diperoleh sekitar Rp 2,4 triliun, dengan asumsi harga Rp 1.620 per saham dan jumlah saham yang akan diterbitkan 1,5 juta saham.

"Target rentang harga right issue diharapkan pada harga antara Rp 1.250 sampai Rp 1.800 per lembar saham. Sekarang kan sekitar Rp 1.600 per lembar saham, sehingga kami nanti akan dapat Rp 1,6 sampai Rp 1,8 triliun. Itu sudah cukup," katanya.

Sekadar catatan, tahun ini BTN menargetkan ekspansi kredit sebesar 26 persen. Dengan right issue tersebut, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BTN akan naik dari sekitar 14 persen menjadi 18 persen. Dengan demikian, rasio CAR BTN akan jauh dari ketentuan Bank Indonesia (BI) di level 11 persen.

Melalui right issue tersebut, saham pemerintah akan berkurang (terdilusi) dari sebelumnya sekitar 72,91 persen menjadi hanya 60 persen (6,354 miliar saham). Sementara saham publik akan meningkat dari 27,08 persen menjadi 40 persen (4,23 miliar saham).

Untuk memuluskan rencana tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi rights issue, yaitu PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

"Bahana ditunjuk sebagai joint lead underwriter," tambah Deputi Menteri BUMN Bidang Privatisasi dan Perencanaan Strategis, Pandu A Djajanto.

Nantinya, ketiga sekuritas BUMN tersebut dipersilakan mencari broker asing guna menawarkan saham BTN itu kepada investor mancanegara. Kementerian BUMN tidak akan ikut campur dalam menentukan agen penjual global (international selling agent).