Indonesia, ASEAN dan APEC

Contoh lainnya, konsep tentang ASEAN dalam global community of nations yang dihasilkan pada KKT ASEAN di Bali pada 2011. Sebagai tuan rumah KTT itu, peran Indonesia vital untuk menggodok gagasan ini menjadi konsep diplomatik. Konsep ini sebenarnya baik, yaitu untuk membuat ASEAN menjadi lebih terlibat dalam ruang perdebatan dalam berbagai isu di tataran internasional. Namun, di sisi lain, gagasan ini juga menyampaikan pesan bahwa seakan seluruh agenda ASEAN yang telah dicanangkan sudah berjalan dengan baik.

Dalam suatu laporan yang dikeluarkan oleh Universitas PBB di Tokyo, Policy Brief ASEAN Turns 45, yang dibuat oleh Stephen Kingah dan kawan-kawan (Juli 2012), disebutkan, gagasan ini telah membuat ASEAN seperti terjebak dalam suatu agenda yang bersifat kerumunan (crowded agenda). Argumennya, ASEAN bukannya menyelesaikan persoalan gap antara rencana dan tindakan untuk mewujudkan komunitas ASEAN 2015 itu, organisasi regional ini meluncurkan prioritas-prioritas yang jauh di luar tahun 2015 itu.

Contoh lainnya adalah keanggotaan Indonesia dalam G-20. Keanggotaan ini oleh beberapa negara anggota ASEAN dipandang menjadi penanda awal bahwa Indonesia tak lagi memprioritaskan ASEAN.

Atas dasar tiga alasan seperti ini tampak mendesak bagi Indonesia untuk mendefinisikan ulang secara tegas kepentingan strategisnya terhadap ASEAN dan seluruh kerangka kerja sama regional ini. Hal ini tentu saja tidak mudah karena menyangkut kepentingan AS dan China. Bagi AS, APEC sepertinya merupakan wilayah cincin utama negara itu.

Berbeda dengan AS, China tampak lebih mementingkan kerja sama regional yang tidak terlalu luas. China cenderung untuk lebih memfokuskan diri pada gagasan Asia Timur, terutama melalui ASEAN+3. Ada dua alasan mengapa prioritas seperti ini diambil.

Pertama, ruang untuk berperilaku sebagai primus inter pares tampak tersedia lebih luas bagi China dalam kerangka kerja sama regional ASEAN+3 dibandingkan, misalnya, dalam kerangka kerja sama APEC.

Kedua, gagasan kerangka kerja sama regional yang terlalu luas seperti yang ingin dilembagakan melalui APEC telah dicurigai oleh Beijing sebagai instrumen diplomasi Washington untuk secara kolektif memaksa China memenuhi kepentingan strategis AS setelah tekanan-tekanan diplomatik secara bilateral tidak berhasil dilakukan secara maksimal, seperti kegagalan untuk melakukan apresiasi yuan secara substansial.

Keseimbangan yang dinamis

Dalam kaitan ini, berpihak pada kepentingan strategis AS ataukah pada China bukan tanpa risiko pula. Risiko pertama, berpihak pada China pasti akan membuat Indonesia berada di bawah tekanan AS. Demikian juga sebaliknya. Dalam kaitan ini, layak mencatat kasus yang dihadapi Filipina. Ketika negara ini bersikap keras terhadap China dalam kasus Laut China Selatan baru-baru ini, Beijing segera membuat keputusan untuk menunda seluruh bisnis pariwisata China ke Filipina.

Risiko strategis lainnya, pilihan apa pun yang diambil pasti akan membuat ASEAN menjadi diluted. ASEAN kemungkinan tak lagi akan tampak menjadi wilayah cincin pertama bagi Indonesia. Di luar pilihan ini perlu pula mencermati kemungkinan bersatunya China dengan AS. Seperti ungkapan lama, masalahnya bukan hanya ketika dua gajah tengah berkelahi. Dua gajah yang tengah bercumbu juga sama bahayanya karena rumput yang di sekitarnya juga akan rusak.

Secara normatif, pilihan Indonesia tampak sudah baik. Konsep keseimbangan dinamis (dynamic equilibrium) yang dipakai oleh Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menjadi gayuh. Intinya adalah tak ada negara luar kawasan (extra-regional power) yang diizinkan berperilaku hegemonik di Asia Tenggara. Masalah yang tertinggal adalah bagaimana mengoperasionalkan konsep ini secara empirik. Batu ujian yang menarik untuk itu barangkali adalah bagaimana Indonesia memperlakukan ASEAN dan APEC di tengah pergulatan kepentingan antara China dan AS.

Makmur Keliat Pengajar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia