Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Cost Recovery" Migas Capai 15,5 Miliar Dollar AS

Kompas.com - 25/09/2012, 21:37 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani mengaku sangat terkejut, ketika  mengetahui cost recovery migas mencapai 15,5 miliar dollar AS. Sementara, penerimaan negara dari sektor migas ini hanya mencapai Rp 165,15 triliun.

"Ini artinya dana bersih yang bisa digunakan untuk pembangunan hanya sekitar Rp 17 triliun. Jika dihitung dengan subsidi BBM yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 137 triliunun, maka ada minus yang sangat besar di sana. Artinya, negara harus menggunakan dana lain untuk subsidi BBM ini," ujar Mardani di Jakarta, Selasa (25/9/2012) petang, ketika menanggapi tentang penjelasan BP Migas.

"Ini sangat mengenaskan. Di tengah meningkatnya dana dan kuota subsidi BBM yang terus membebani APBN, pemerintah seperti tidak ingin melakukan perbaikan yang menyeluruh. Kebijakan subsidi BBM bahkan terus meningkat. Tahun 2013 ini melalui nota keuangan RAPBN 2013 pemerintah mengajukan Rp 193 triliun, " ujarnya.

Mardani yang merupakan wakil rakyat dari dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) meminta BPK untuk melakukan audit khusus, mengenai gejala penurunan penerimaan negara dari sektor migas ini.

"Perlu ada audit investigasi dari BPK. Kita khawatir, jika dibiarkan tanpa ada usaha perbaikan, alih-alih seharusnya negara menerima, malah menjadi mensubsidi perusahaan minyak melalui cost recovery," ujar Mardani.

Menanggapi pernyataan bahwa 80 persen cost recovery untuk investasi, Mardani yang merupakan Ketua DPP PKS bidang Koordinasi Kehumasan, menyatakan, jika memang diperlukan investasi, maka yang namanya investasi itu seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan produksi. Selain itu, harus jelas perhitungan tambahan keuntungannya bagi pemerintah.

"Tetapi kenyataannya, justru produksi terus menurun. Apakah pemerintah bisa mendapatkan tambahan keuntungan? Jika demikian adanya, maka sudah saatnya kita memasukkan alternatif sistem royalti dalam pengelolaan sektor migas ini, agar lebih banyak dana yang bisa di-saving untuk kepentingan rakyat," katanya.

Ia menambahkan, "Saya berharap teman-teman yang sedang menggodok usul inisiatif revisi UU Nomor 22 Tahun  2001 tentang migas, dapat memasukkan alternatif ini dan mengkaji secara mendalam terkait implikasinya terhadap berbagai hal."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Whats New
Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Whats New
Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Whats New
Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Whats New
2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

Spend Smart
Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Whats New
Injourney Catat Laba Rp 1,1 Triliun Sepanjang Tahun 2023

Injourney Catat Laba Rp 1,1 Triliun Sepanjang Tahun 2023

Whats New
Sepanjang 2023, Nilai Ekspor Tuna RI Mencapai Rp 15,2 Triliun

Sepanjang 2023, Nilai Ekspor Tuna RI Mencapai Rp 15,2 Triliun

Whats New
BCA Mobile Sempat Alami Gangguan, Manajemen: Saat Ini Telah Kembali Normal

BCA Mobile Sempat Alami Gangguan, Manajemen: Saat Ini Telah Kembali Normal

Whats New
Kimia Farma Buka-bukaan Penyebab Rugi di 2023 Mulai dari Operasional hingga Anak Usaha

Kimia Farma Buka-bukaan Penyebab Rugi di 2023 Mulai dari Operasional hingga Anak Usaha

Whats New
Lowongan Kerja PT Pegadaian untuk S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja PT Pegadaian untuk S1, Ini Persyaratannya

Work Smart
Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2023, MSIG Life Berkomitmen Tumbuh Optimal dan Berkelanjutan

Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2023, MSIG Life Berkomitmen Tumbuh Optimal dan Berkelanjutan

BrandzView
2 Perusahaan Pelayaran Global Nyatakan Tertarik Berkegiatan di Makassar New Port

2 Perusahaan Pelayaran Global Nyatakan Tertarik Berkegiatan di Makassar New Port

Whats New
Tutup 5 Pabrik, Kimia Farma Kalkulasikan Jumlah Karyawan yang Terdampak PHK

Tutup 5 Pabrik, Kimia Farma Kalkulasikan Jumlah Karyawan yang Terdampak PHK

Whats New
Nestlé Indonesia Dukung Pemerintah dalam Upaya Menjaga Sumber Air

Nestlé Indonesia Dukung Pemerintah dalam Upaya Menjaga Sumber Air

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com