JK: Semua Bangsa Harus Punya Masa Depan

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya membangun harmoni baru untuk menciptakan perdamaian di dunia. Sebab, semua bangsa harus punya masa depan yang cerah. Setiap negara wajib memberikan perhatian kepada pihak-pihak yang sedang bertentangan agar terwujud harmoni dan perdamaian.

Pernyataan Jusuf Kalla ini disampaikan pada pembukaaan pertemuan konsultasi ke-2 untuk mencari solusi penyelesaian konflik di Rakhine, Myanmar, yang dilaksanakan di Hotel Oryx Rotana Doha, Qatar, Kamis (4/10/2012).

Pertemuan ini digagas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bekerja sama dengan Qatar Charity, sebuah lembaga nirlaba terbesar di Qatar yang bergerak memberikan bantuan kemanusiaan di sejumlah negara.

"Kita tidak bisa membantu pihak tertentu saja, tetapi kedua pihak yang bertentangan harus mendapatkan perhatian. Hanya dengan begitu, harmoni baru dan perdamaian akan terwujud," ujar Kalla dalam pidato pembukaan seperti dalam surat elektronik yang diterima Kompas.

Menurut JK, krisis Rohingnya mempunyai dimensi budaya, sejarah, etnik, dan agama sehingga perlu strategi dan penanganan khusus. Ketika komponen agama muncul sebagai salah satu faktor penyebab konflik, permasalahan akan berpotensi menular ke berbagai belahan dunia.

Dalam konteks Rohingnya, baru-baru ini terjadi pembakaran puluhan kuil Buddha di Banglades yang diduga dilakukan oleh pengungsi Rohingnya. "Intinya, penyelesaian harus dilakukan dengan cepat supaya tidak menyebar ke mana-mana" ungkap Kalla.

Sebelum pertemuan di Doha, pada awal Agustus lalu di Kuala Lumpur, Malaysia, OKI bersama sejumlah lembaga kemanusiaan menggelar pertemuan konsultasi membahas upaya penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

"Dua bulan yang lalu, kita sudah sepakat di Kuala Lumpur, sekarang saatnya kita melaksanakan langkah nyata," ujar Kalla.

Myanmar sudah lebih dari 30 tahun dipimpin oleh pemerintahan otoriter, Myanmar begitu tertutup. Dengan demikian, upaya bantuan tidak bisa dilakukan dari luar dengan berbagai tekanan politik dengan menggunakan isu human right (HAM) dan lain sebagainya.