KBRI di Malaysia Perlu Direformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia dinilai harus segera direformasi agar berbagai permasalahan tenaga kerja Indonesia yang terus berulang dapat diminimalisasi. Reformasi diperlukan lantaran banyak masalah di tubuh KBRI di Malaysia.

"KBRI di Malaysia harus ditata ulang. Struktur harus baru, ditugaskan orang-orang yang tidak hanya dilihat dari segi otak, tapi juga punya nyali dan hati," kata anggota Komisi I DPR Effendy Choirie alias Gus Choi saat diskusi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/11/2012).

Pekan lalu, Gus Choi dan tiga anggota Komisi I lainnya ditugaskan ke Malaysia untuk memantau permasalahan WNI yang divonis hukuman mati. Setidaknya ada 162 WNI yang divonis mati. Selain menemui beberapa orang yang divonis mati, rombongan juga menemui KBRI.

Gus Choi mengatakan, dalam pertemuan, KBRI menyampaikan hal-hal positif. Namun, penjelasan itu berbeda dengan kondisi di lapangan. Layaknya sikap birokrat di Indonesia, kata dia, para petugas KBRI hanya mau didatangi atau enggan mendatangi WNI yang bermasalah.

Pengakuan salah satu terpidana kasus narkotika, lanjut Gus Choi, tidak ada satupun petugas KBRI yang mendatangi penjara. Petugas KBRI, kata dia, juga lamban mengetahui informasi mengenai WNI yang tersangkut hukum. Akibatnya berdampak pada pendampingi pengacara.

Direktur Migrant Care Anis Hidayat mengatakan, beredarnya selebaran para TKW dari Indonesia "now on sale" di Malaysia menjadi bukti bahwa KBRI tidak peka terhadap permasalahan TKI. Selebaran itu sudah lama beredar di Malaysia, namun dibiarkan.

"Waktu kita tanyakan soal selebaran itu ke KBRI, mereka bilang sudah tahu sebulan lalu. Kalau enggak kita persoalkan, masalah itu enggak ada yang persoalkan," kata Anis.

Anis menambahkan, selama ini pihak KBRI Malaysia hanya sibuk mengurusi kunjungan para pejabat maupun keluarga pejabat. "Persis seperti event organizer. Padahal ribuan TKI menunggu kehadiran KBRI. Mau cari data TKI yang dihukum mati saja lama sekali," kata dia.

Untuk itu, Anis sependapat dengan Gus Choi bahwa KBRI di Malaysia harus direformasi. "KBRI harus di-upgrade. Harus ada kebijakan khusus, SDM harus lebih, anggaran harus lebih, infrastruktur lebih," pungkasnya.