Meraih Kembali Keutuhan ASEAN

Makarim Wibisono

Ibu kota Kamboja, Phnom Penh, kembali menerima para tamu agung peserta KTT ASEAN bersama negara mitra dialognya.

Di samping pemimpin negara- negara ASEAN, akan hadir pula Presiden AS Barack Obama, PM China Wen Jiabao dan PM Jepang Yoshihiko Noda. Persiapan perhelatan begitu serius meski bangsa Kamboja tengah berkabung dengan wafatnya mantan Raja Norodom Sihanouk.

PM Hun Sen sebagai Ketua ASEAN berupaya agar KTT ASEAN kali ini berlangsung sukses guna memperbaiki citra Phnom Penh akibat kegagalan dalam hal komunike bersama tentang Laut China Selatan, Juli lalu. Targetnya, dicanangkannya tiga inisiatif, yang telah dimatangkan sebelum KTT ASEAN dimulai 18 November 2012.

Kemitraan ekonomi

Pertama, diresmikannya perundingan untuk menyepakati The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Dalam KTT ini, para pemimpin ASEAN akan meresmikan mekanisme RCEP yang melibatkan ASEAN dengan enam negara mitra. Secara operasional, mereka akan memulai perundingan awal tahun depan guna mencapai kesepakatan kemitraan ekonomi dengan skala terbesar dunia. Proses melibatkan 10 negara ASEAN bersama mitranya, seperti Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan.

Gagasan RCEP sebenarnya telah disetujui di KTT Bali 2011. Kali ini fokusnya adalah operasionalisasi RCEP yang bertujuan mengonsolidasi Free Trade Agreements (FTA) yang telah ditandatangani ASEAN dengan mitra dialognya agar dapat menyederhanakan prosedur perdagangan dan mendorong arus dagang dan investasi ke wilayah ASEAN. Ini untuk mendorong kelahiran FTA tunggal ASEAN dengan mitra dialognya. Pasar tunggal secara matematis akan melibatkan tiga miliar penduduk dunia dengan produk domestik bruto keseluruhan 17 triliun dollar AS. Dalam konteks ini, para pemimpin ASEAN diharapkan dapat menyepakati batas akhir dari pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 sehingga proses berjalan seiring dengan upaya menuju pasar tunggal Asia Pasifik.

Deklarasi HAM

Kedua, para pemimpin ASEAN akan menandatangani pernyataan bersama untuk meluncurkan Deklarasi HAM ASEAN (The ASEAN Human Rights Declaration). Pernyataan berisi janji menghormati dan melindungi HAM sejalan dengan pengembangan demokrasi, tertib hukum, dan tata kelola yang baik.

Deklarasi HAM ASEAN juga menegaskan, komisioner ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights akan berjuang mewujudkan secara penuh rasa harga diri dan mencapai kualitas hidup penduduk ASEAN secara lebih baik. Deklarasi ini dianggap capaian istimewa (milestone) karena dapat mendorong proses demokratisasi anggota ASEAN seperti di Myanmar. Duta Besar Rosario Manalo dari Filipina menyatakan, negara-negara Indochina dan Myanmar ikut serta dalam konsensus ini sehingga keputusan ASEAN mengenai HAM jadi bulat dan dengan sendirinya mengikat secara moral.