ASEAN-China Jaga Stabilitas

Phnom Penh, Kompas - Pemimpin negara anggota ASEAN menekankan pentingnya dokumen Deklarasi Tata Berperilaku (DOC) Para Pihak di Laut China Selatan. Dokumen itu menandai komitmen bersama ASEAN-China dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan rasa saling percaya di kawasan tersebut.

Pemimpin ASEAN juga menegaskan komitmen mereka pada aturan hukum internasional, seperti Hukum Laut Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982 serta Prinsip Persahabatan dan Kerja sama (TAC) ASEAN.

Penegasan itu tercantum dalam Pernyataan Bersama Pemimpin Negara ASEAN pada KTT Ke-21 ASEAN, yang ditutup secara resmi Ketua ASEAN 2012 Perdana Menteri Kamboja Hun Sen di Phnom Penh, Kamboja, Selasa (20/11). Wartawan Kompas, Wisnu Dewabrata dan C Wahyu Haryo, melaporkan, penutupan ditandai serah terima palu simbol ketua kepada Ketua ASEAN 2013 Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei.

Dalam pernyataan itu, ASEAN berkomitmen melanjutkan implementasi DOC, meningkatkan kerja sama keamanan maritim, dan mendorong semua pihak menyelesaikan sengketa kawasan secara damai. Anggota ASEAN didorong mengedepankan negosiasi dan menahan diri untuk tidak memperumit sengketa.

Sebelumnya, dalam KTT ASEAN-China disepakati pernyataan bersama memperingati satu dekade DOC. Kedua pihak menyepakati pentingnya konsultasi untuk meningkatkan rasa saling percaya sekaligus proses adopsi kode tata berperilaku (COC) yang berbasis konsensus.

Sebelumnya, sempat terjadi silang pendapat tajam antara Filipina dan Kamboja. Kamboja mengklaim para pemimpin negara sepakat tak menginternasionalisasi isu Laut China Selatan dan hanya membahasnya pada mekanisme ASEAN-China, yang dibantah Filipina.

Menurut Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan, ASEAN memahami setiap negara berupaya melindungi kepentingan nasional masing-masing. ”Hal itu bisa dilakukan sepanjang masih dalam kerangka diplomasi damai dan menggunakan pendekatan hukum,” ujar Surin.

Ia menambahkan, isu itu juga dibahas dalam KTT ASEAN- Amerika Serikat, Senin malam. Presiden AS Barack Obama saat itu menyampaikan dukungan terhadap upaya ASEAN untuk menyelesaikan sengketa. Surin menilai AS bersikap sangat hati- hati menyikapi masalah itu.

Segera dibahas

Dalam KTT Asia Timur yang menutup rangkaian KTT ASEAN, Filipina menyerukan semua negara yang bersengketa di Laut China Selatan membahas klaim di perairan itu. Selain anggota ASEAN, KTT Asia Timur itu juga diikuti pemimpin negara mitra wicara, seperti China, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan AS.

Presiden Filipina Benigno Aquino III, dalam siaran persnya, menyerukan semua pihak menghormati zona ekonomi eksklusif dan landas kontinental seperti diatur UNCLOS, tanpa memandang kekuatan armada laut.

Terkait upaya penyusunan COC Laut China Selatan, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengingatkan semua pihak agar tak terburu-buru menuntaskan pembahasannya.

”Semua itu ada prosesnya. Kalau terkesan dipaksakan, hal itu bisa membuat pihak yang diajak berunding bersikap ultrasensitif. Yang penting kan ada hasilnya. Entah hal itu akan dibahas secara bilateral, trilateral, atau multilateral,” ujar Marty.

Terkait perselisihan Filipina dan Kamboja, Marty tidak menganggap itu sebagai perpecahan. ”Semua terjadi dalam diskusi berlangsung biasa dan terus-menerus. Implementasi DOC keberadaan COC di masa datang telah diserap dalam diskusi yang berlangsung,” ujar Marty.

Rakhine

Dalam pertemuannya dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Myanmar Thein Sein meminta Indonesia turut membantu merekonstruksi wilayah Rakhine setelah konflik komunal di wilayah itu. Myanmar mengundang Indonesia memberi bantuan kemanusiaan bagi pengungsi.

”Pemerintah Myanmar merekonstruksi wilayah konflik yang membutuhkan dana sangat besar. Mereka mengundang kita untuk ikut membantu,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah.

Dalam pertemuan itu, Presiden Yudhoyono mengindikasikan kesediaan Indonesia membantu Myanmar.