MRT Tetap Jadi Prioritas

Ganjil-genap

Secara terpisah, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menegaskan, kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan dengan metode ganjil-genap pelat nomor tidak bisa menjadi kebijakan yang berdiri sendiri. Langkah itu harus menjadi bagian dari kebijakan terintegrasi.

”Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi ini harus seiring sejalan dengan kebijakan penataan angkutan umum,” kata Bambang, saat menjadi pembicara kunci dalam acara ”Transjakarta, Bike Sharing, dan Greenways untuk Jakarta Berkelanjutan” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, kemarin siang.

Saat ini, kata Bambang, terdapat 25,8 juta perjalanan orang setiap hari di Jakarta yang terdiri dari 18,8 juta perjalanan di dalam kota dan 7 juta perjalanan komuter. Dari total 25,8 juta perjalanan itu, 19,2 juta di antaranya menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, kemacetan memang tidak terelakkan.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Perdagangan, Industri, dan Transportasi Sutanto Soehodo menambahkan, rasio jalan di Jakarta sekarang hanya sekitar 6 persen dari total luas wilayah.

”Singapura yang luas wilayahnya hampir sama besar dengan Jakarta tetapi jumlah penduduknya kurang dari separuh di sini, rasio jalannya 12 persen,” katanya.

Namun, Sutanto juga mengakui bahwa kebijakan transportasi publik yang dapat menjawab kebutuhan transportasi warga Jakarta dan sekitarnya memang sering tidak sejalan dengan kebijakan industri otomotif.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta kini berupaya fokus dalam pembangunan transportasi publik, peningkatan infrastruktur jalan, dan menerapkan manajemen lalu lintas.

”Traffic management tidak semata mengatur perjalanan, tetapi juga mengatur manusia. Pemprov akan serius melaksanakannya,” katanya.

Kepala Badan Layanan Umum Transjakarta Busway M Akbar mengatakan, pihaknya siap mendukung program ganjil-genap.