Jokowi Siapkan Terowongan Multifungsi

Jakarta, kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memantapkan pembahasan proyek pembangunan terowongan multifungsi untuk mengatasi banjir dan macet. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memaparkan garis besar proyek tersebut kepada media, Kamis (3/1).

”Terowongan (deep tunnel) ini bisa jadi salah satu cara mengatasi banjir dan macet sekaligus. Selain itu, juga bisa menjadi jalur untuk kabel telepon, listrik, pipa gas, dan saluran pembuangan air limbah. Ini terobosan untuk mengatasi banjir di samping cara-cara yang konvensional,” kata Jokowi.

Terowongan multifungsi direncanakan berdiameter lebih kurang 16 meter, dengan panjang 19 kilometer. Jalurnya dari Jalan MT Haryono-Jalan Gatot Subroto-Jalan S Parman-Pluit sampai ke Waduk Pluit. Dari panjang 19 kilometer, hanya 10 kilometer yang dimanfaatkan untuk multifungsi, selebihnya hanya untuk pipa saluran air.

Terowongan dibangun pada kedalaman 40-60 meter dan dibagi tiga lapis. Lapis pertama untuk kendaraan yang mengarah ke utara, lapis kedua untuk kendaraan yang mengarah ke selatan, dan lapis ketiga untuk saluran air. Jalan masuk dan keluar kendaraan ada di beberapa titik, seperti di Jalan MT Haryono dan di jalan layang Tomang.

”Kalau turun hujan, terowongan ditutup total untuk kendaraan. Fungsinya hanya untuk saluran air,” kata Jokowi.

Namun, Jokowi masih mengkaji payung hukum proyek tersebut. Sebab, pembangunan terowongan multifungsi belum tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2011-2030.

Jokowi telah meminta Biro Hukum memasukkan proyek tersebut ke dalam Rencana Detail Tata Ruang yang belum disahkan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017 yang tengah disusun.

”Kalau sudah ada payung hukum lengkap, baru kita bicara analisis dampak lingkungan. Studi kelayakan sudah ada di Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Jokowi. 

Diperkirakan proyek pembangunan terowongan multifungsi ini selesai dalam empat tahun, dengan biaya mencapai Rp 16 triliun. Jokowi menghendaki terowongan itu murni dibiayai oleh swasta. Dia mengakui, setidaknya sudah ada tiga investor yang tertarik tanpa merinci detailnya.

Tidak menutup kemungkinan proporsi pembiayaan 70 atau 80 persen dibiayai oleh swasta. Sisanya, 30 persen atau 20 persen, dibiayai dari APBD DKI Jakarta. Kemungkinan lain, pemerintah pusat turut mendanai proyek itu.