CPO Kian Sulit Bersaing

Jakarta, Kompas - Penetapan bea keluar minyak sawit mentah sebesar 9 persen pada bulan Februari ini menjadi tantangan serius bagi pelaku bisnis minyak sawit mentah. Bea keluar tersebut lebih tinggi dibandingkan bea keluar pada bulan Januari yang dipatok 7,5 persen.

Ini tantangan serius bagi pelaku bisnis CPO karena sejak Januari lalu Malaysia menetapkan bea keluar nol persen, yang berlanjut hingga Februari 2013.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono di Jakarta, Kamis (31/1), mengatakan, dengan bea keluar yang lebih tinggi, minyak sawit mentah (CPO) Indonesia kian sulit bersaing di pasar global. Pasar cenderung membeli CPO Malaysia karena harganya murah.

Dia mengatakan, pihaknya sudah mengajukan permohonan ke pada pemerintah agar bea keluar diturunkan seperti Malaysia, tetapi tidak direspons. Pemerintah tetap menggunakan sistem bea keluar progresif berdasarkan harga acuan. ”Daya saing CPO kita terus merosot tanpa intervensi pemerintah,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bahrul Chairi mengatakan, penetapan harga patokan ekspor CPO didasarkan pada harga referensi CPO, yakni 815,12 dollar AS per metrik ton (MT) untuk Februari. Angka itu naik 4,5 persen dari periode bulan sebelumnya, yaitu 780,26 dollar AS per MT. Karena itu, didapat harga penetapan ekspor CPO sebesar 744 dollar AS per MT, atau naik 5 persen dari periode bulan sebelumnya yaitu 709 dollar AS per MT.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menegaskan, Indonesia tidak akan mengikuti langkah Malaysia. Pemerintah akan tetap konsisten dengan sistem penetapan bea keluar CPO. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan industri hilir CPO. Hilirisasi CPO di dalam negeri terus menunjukkan peningkatan, dengan perubahan komposisi ekspor.

Selama periode Januari-Oktober 2012 pangsa volume ekspor CPO mencapai 33,8 persen dan produk turunan CPO mencapai 66,2 persen. Sementara pangsa nilai ekspor CPO sebesar 33,2 persen dan pangsa nilai produk turunan CPO 66,8 persen.

Menurut anggota Komite Ekonomi Nasional, Hermanto Siregar, penerapan bea keluar yang tinggi justru akan menyurutkan investor masuk ke industri hilir CPO. Hilirisasi bisa dilakukan dengan memberikan insentif keringanan pajak bagi produksi turunan CPO tanpa harus memberi beban bea keluar bagi ekspor CPO atau turunannya. (ENY)