JAKARTA, KOMPAS.com - Jika ditunjuk Pemerintah sebagai pengelola Blok Mahakam, di tahap awal sebaiknya Pertamina mengelolanya secara joint operation, dengan mayoritas Pertamina. Setelah 5-10 tahun, Pertamina baru mengambil alih sepenuhnya pengelolaan blok yang ada di Kalimantan Timur tersebut.
Demikian disampaikan Dewi Aryani, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Jumat (15/2/2013) di Jakarta.
Pemerintah memutuskan tidak memperpanjang kontrak kerja sama pengelolaan Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya tahun 2017. Ini berarti setelah masa kontrak selesai, Blok Mahakam yang sekarang dikelola Total EP Indonesie, akan dikembalikan kepada pemerintah.
Dewi Aryani menuturkan, potensi cadangan minyak dan gas bumi di Blok Mahakam masih besar. Diperkirakan, masih bisa produksi hingga 20 sampai 25 tahun ke depan.
"Dari segi finansial, sebenarnya Pertamina tidak ada masalah untuk mengelola Blok Mahakam. Namun, Pertamina lemah di teknologi dan manajemen pengelolaan lapangan," tutur Dewi Aryani.
Kaderisasi ahli-ahli yang ahli di bidangnya, lanjut Dewi Ariyani, juga masih minim dilakukan Pertamina. Pemerintah harus lebih jeli melihat kelemahan ini.
Untuk itu, Dewi Aryani menyarankan, Blok Mahakam sebaiknya dikelola dahulu secara joint operation, dengan Pertamina sebagai mayoritas. Setelah melakukan alih teknologi di masa joint operation yang lamanya sekitar 5-10. Tahun, Perrtamina baru mengambil alih sepenuhnya pengelolaan blok tersebut.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.