Karyawan Pertamina Akan ke Kementerian ESDM

BALIKPAPAN, KOMPAS.com- Serikat Pekerja Mathilda-Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu akan beraudiensi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Langkah ini dilakukan untuk menanyakan kejelasan sikap pemerintah pusat tentang pengelolaan Blok Mahakam, blok migas di Kalimantan Timur.

Serikat Pekerja (SP) Mathilda adalah satu dari 17 Serikat Pekerja yang tergabung dalam FSPBB. Adapun area SP Mathilda yakni seluruh Kalimantan. Nama Mathilda ini merupakan nama sumur minyak pertama di Balikpapan.  

"Rencananya, pada 25 Februari mendatang, kami dan Serikat Pekerja di bawah FSPPB, akan beraudiensi dengan Kementerian ESDM," ujar Farid Rawung, Ketua Umum Serikat Pekerja Mathilda-Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (SP Mathilda-FSPPB), Kamis (21/2/2013).

SP Mathilda mendesak pemerintah segera menunjuk dan mendukung Pertamina untuk mengelola dan menjadi operator Blok Mahakam. Pemerintah juga didesak agar tidak memperpanjang kontrak Blok Mahakam yang sekarang dipegang Total E&P Indonesie dan Inpex Coorporation.

Blok Mahakam di Kaltim, sejak 31 Maret 1967 dikelola perusahaan asing asal Prancis, yaitu Total E&P Indonesie yang kontraknya berakhir tahun 2017.

Sementara hak partisipasi (participating interest /PI) Blok Mahakam dimiliki Total dan Inpex Corporation, masing-masing 50 persen.

"Kekayaan alam Indonesia dikuasai asing. Penguasaan di sektor migas, misalnya, Pertamina yang adalah anak bangsa hanya memegang 15 persen," ujar Farid.