Presiden Jamin Harga Bawang Turun

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjamin, dalam waktu tidak lama lagi harga bawang akan turun. Bawang di pelabuhan akan segera dialirkan ke pasar.

”Bawang sudah datang di pelabuhan. Rupanya ada keterlambatan di Kementerian Pertanian, tidak klop dengan Kementerian Perdagangan, tidak segera dialirkan,” ujar Yudhoyono, Jumat (15/3), di Istana Negara, Jakarta.

Hal itu disampaikan Yudhoyono saat memberikan pengantar pada pertemuan antara Presiden dan sejumlah pemimpin redaksi media massa. Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri.

Yudhoyono mengaku telah memerintahkan agar bawang di pelabuhan segera dialirkan ke pasar. Dengan demikian, suplai dan permintaan akan kembali bagus dan seimbang. ”Saya perintahkan, alirkan. Kalau bisa hari ini (Jumat), hari ini. Kalau besok (Sabtu ini), besok,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, dirinya marah karena penyelesaian problem kenaikan harga bawang dilakukan dengan lambat. ”Penyelesaian kurang cepat, kurang konklusif, kurang nyata,” ujar Yudhoyono.

Setelah memberikan teguran dalam pembukaan sidang kabinet, Kamis lalu, menurut Presiden, upaya keras dilakukan kementerian terkait untuk mengatasi problem kenaikan harga bawang. ”Tadi pagi dilaporkan kepada saya, ada solusi yang cepat,” katanya.

Yudhoyono menceritakan, Indonesia merupakan pengekspor bawang merah. Namun, pada awal tahun biasanya memang terjadi kelangkaan produksi sehingga perlu sedikit mengimpor bawang merah. ”Untuk bawang putih, kita memang harus mengimpor dari, misalnya, China,” ujarnya.

Sengaja

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini mengatakan, dari identifikasi yang dilakukan Karantina Pertanian terungkap, sebagian isi dari ratusan peti kemas yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, adalah komoditas bawang putih.

”Badan Karantina melakukan identifikasi untuk melihat fakta di lapangan terkait berapa banyak peti kemas yang mengalami penumpukan, apa saja isinya, dan mengapa sampai tertahan di pelabuhan,” ujarnya.

Meski demikian, Banun belum bersedia merinci hasil temuannya itu baik terkait jumlah peti kemas, jenis komoditas, maupun volume dan jenis pelanggarannya. ”Nanti malam (malam ini) akan ada penjelasan langsung dari pemerintah,” katanya.

Banun mengatakan, sebagian dari ratusan peti kemas itu berisi bawang putih. Komoditas itu tertahan karena belum dilengkapi rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH). Padahal, syarat mengimpor harus ada izin impor, dan izin impor baru keluar jika ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

Kemungkinan pemerintah melepas bawang putih impor yang menumpuk di Tanjung Perak, Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum mengatakan, dalam menyelesaikan masalah pemerintah harus menempuh cara yang baik.

”Kalau sampai pemerintah melepas barang impor ilegal itu ke pasar, itu sangat memprihatinkan. Kalau itu yang diambil sebagai solusi, publik makin geli dengan pemerintah,” ujarnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan indikasi pelanggaran usaha impor terkait penumpukan peti kemas bawang putih di Pelabuhan Tanjung Perak. Jika terbukti ada penimbunan, aparat penegak hukum dapat bertindak karena hal itu sudah masuk ranah pidana.

Ketua KPPU Nawir Messi mengungkapkan, indikasi penimbunan itu antara lain terdapat 109 peti kemas berisi bawang putih yang dibiarkan menumpuk di Surabaya selama enam minggu meskipun dokumen perizinan lengkap. Penumpukan peti kemas itu diduga sengaja dilakukan untuk menahan suplai dan membuat harga naik.

”Peti kemas ini tidak juga diambil. Dari sisi persaingan, kelihatannya sengaja untuk menggerakkan harga naik dengan menahan suplai,” ujar Nawir.

Di Surabaya, KPPU mengecek peti kemas berisi bawang putih yang tertahan. Selain 109 peti kemas yang dibiarkan menumpuk, juga ada lebih dari 394 peti kemas yang tertahan karena tidak memiliki RIPH dan surat persetujuan impor.(ATO/MAS/DEN/NIK/INK/REK/ITA/RIZ/ILO/WIE/ODY)