Kompas.com - 20/03/2013, 10:51 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  mewajibkan penyedia jasa keuangan (PJK) melaporkan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (International Fund Instruction Report/IFTI). Kegiatan ini akan diberlakukan mulai pertengahan 2013 ini.

"Tindakan ini sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf, saat membuka seminar Menyongsong Pemberlakukan Pelaporan IFTI di Hotel Merryl Park Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Yusuf mengatakan, PJK merupakan salah satu ujung tombak dalam rezim anti pencucian uang. Serta PJK selalu berada di lini depan untuk memerangi aktivitas keuangan ilegal. PJK juga merupakan pihak yang secara langsung menerima perintah dari pengguna jasa untuk melaksanakan suatu transaksi keuangan untuk kepentingan pengguna jasa baik dalam rangka pemenuhan kewajiban yang timbul sebagai akibat kegiatan ekonomi maupun untuk tujuan lainnya.

"PJK juga menjadi filter atau saringan dalam mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan atau dugaan tindak pidana pencucian yang dari suatu transaksi keuangan yang dilakukan pengguna jasa," tambahnya.

Staf Ahli Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) Yunus Husein menambahkan kegiatan IFTI ini akan membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi, melacak, melakukan penyelidikan dan penuntutan perkara pidana terkait transfer dana ini. Selain itu akan membantu PPATK dalam menganalisis aktivitas mencurigakan atau tidak lazim dari pengguna jasa.

"Kegiatan IFTI ini perlu dilakukan dalam upaya membantu mencegaj dan memberantas tindak pidana pencucian uang," tambah Yunus.

Sebab hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (PP TPPU) bahwa PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Sementara untuk transfer dananya, PPATK mensyaratkan transaksi keuangan tunainya paling sedikit Rp 500 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, baik dalam satu kali transaksi ataupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Whats New
Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Whats New
Dorong Akses Kesehatan 'Real Time', AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Dorong Akses Kesehatan "Real Time", AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Whats New
Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Rilis
Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Earn Smart
Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Whats New
Harga Tiket Kereta Wisata Museum Ambarawa, Cara Beli, dan Sejarahnya

Harga Tiket Kereta Wisata Museum Ambarawa, Cara Beli, dan Sejarahnya

Whats New
Rupiah Melemah Tembus Rp 15.100 Per Dollar AS, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya

Rupiah Melemah Tembus Rp 15.100 Per Dollar AS, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya

Whats New
Menteri Keuangan Pakistan Mengundurkan Diri di Tengah Krisis Ekonomi

Menteri Keuangan Pakistan Mengundurkan Diri di Tengah Krisis Ekonomi

Whats New
Para Menteri Pertanian Dunia Akan Bertemu Di Bali, Ini Isu yang Dibahas

Para Menteri Pertanian Dunia Akan Bertemu Di Bali, Ini Isu yang Dibahas

Whats New
Masyarakat Sebut Pertalite 'Harga Baru' Lebih Boros, Ini Penjelasan Pertamina

Masyarakat Sebut Pertalite "Harga Baru" Lebih Boros, Ini Penjelasan Pertamina

Whats New
Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi untuk BFI Finance

Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi untuk BFI Finance

Whats New
Soal Isu Pertalite Lebih Boros, Stafsus Erick Thohir: Itu Hoaks

Soal Isu Pertalite Lebih Boros, Stafsus Erick Thohir: Itu Hoaks

Whats New
Pemerintah Janji Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah Janji Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Whats New
Bukan Nagita Slavina, Ini Pemilik Esteh Indonesia yang Layangkan Somasi ke Konsumennya

Bukan Nagita Slavina, Ini Pemilik Esteh Indonesia yang Layangkan Somasi ke Konsumennya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.