Pertumbuhan KPR Masih Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) tahun ini diperkirakan masih akan tinggi. Bank masih berkonsentrasi pada landed house atau rumah tapak, kendati mulai masuk ke pasar apartemen.

Selain memasang target pertumbuhan KPR yang signifikan, bank juga menggeser sasaran harga rumah. Meski demikian, bank juga berhati-hati menghadapi kondisi ekonomi mendatang.

Direktur PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk Darmadi Sutanto mengemukakan, BNI selama ini rata-rata menyasar rumah seharga Rp 300 juta per unit.

"Tahun ini, BNI akan masuk ke pasar rumah harga Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar," kata Darmadi di Jakarta, pekan lalu.

Pertimbangannya, masyarakat yang mampu membeli rumah dengan kisaran harga tersebut umumnya cukup stabil. Akan tetapi, masih jauh dari kemungkinan membeli rumah untuk spekulasi.

Ditanya perihal kemungkinan terjadinya gelembung atau bubble dalam kredit properti di Indonesia, Darmadi menyatakan, hal itu tidak dikhawatirkan BNI. Justru, kondisi ekonomi global yang belum stabil, menjadi pertimbangan pengucuran KPR.

"Indonesia memang bagus kondisinya, tidak terpengaruh krisis Eropa. Tapi, jika perlambatan ekonomi terjadi, suku bunga KPR akan naik. Kalau KPR terlalu longgar, khawatir nasabah tidak bisa bayar," ujar Darmadi.

Di PT Bank Central Asia Tbk, konsentrasi KPR ke rumah tapak karena selalu ada permintaan rumah. Dari kredit konsumer yang sebesar Rp 68,926 miliar per akhir tahun 2012, sekitar 61 persen di antaranya berupa KPR.

Menurut Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia, turut meningkatkan permintaan KPR. Tingginya permintaan itu terutama di kota-kota besar di Indonesia.

"Sekitar 70 persen KPR BCA untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Surabaya," kata Jahja.

Aturan Bank Indonesia menyebutkan, uang muka KPR untuk rumah dengan luas lebih dari 70 meter persegi minimal 30 persen dari harga rumah.

Apartemen

Maraknya pembangunan apartemen di tengah kota Jakarta, tidak serta-merta ditanggapi bank dengan menyalurkan kredit pemilikan apartemen (KPA). Meskipun menyalurkan KPA, bank memiliki sejumlah pertimbangan.

Di BCA, KPA masih sangat terbatas. Selain untuk apartemen, ada juga kredit untuk rumah toko (ruko). Namun, kredit ruko juga ketat.

BCA mempertimbangkan penggunaan ruko tersebut. Misalnya, ruko yang benar-benar digunakan pemiliknya untuk usaha, dinilai lebih baik dari sisi pemberian kredit daripada ruko yang disewakan. Di BNI, batasan berupa persentase apartemen yang dibiayai kredit dalam satu bangunan apartemen.

"Maksimal yang dibiayai 30 persen dari jumlah unit yang ada di apartemen itu," tegas Darmadi. (IDR)