Mobil Pribadi Dilarang Minum Premium, Negara Hemat Rp 80 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan negara bisa menghemat anggaran sebesar Rp 80 triliun. Hal itu bila pemerintah mau menerapkan kebijakan pelarangan pemakaian BBM bersubsidi pada kendaraan pribadi.

"Saya tidak yakin, tapi setidaknya negara bisa menghemat sekitar Rp 50-80 triliun dari kebijakan itu," kata Hatta saat ditemui di acara Musyawaran Nasional Apindo ke-9 di Hotel JS Luwansa Jakarta, Senin (8/4/2013).

Saat ini, subsidi pada APBN 2013 sebesar Rp 317,2 triliun, naik 29,4 persen dari Rp 245,1 triliun di APBNP 2012. Subsidi energi mencapai Rp 274,7 triliun. Dari jumlah ini, subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun, naik 41,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, subsidi listrik mencapai Rp 80,9 triliun, naik 24,6 persen dibanding tahun lalu.

Dengan besarnya anggaran BBM bersubsidi ini, pemerintah sedang menghitung soal kemungkinan pengendalian anggaran tersebut. Opsi-opsi yang ada dari pemerintah sudah disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diperkirakan akan diputuskan oleh kepala negara pada April ini.

Namun sayang Hatta masih enggan membocorkan secara pasti kebijakan soal BBM bersubsidi yang akan diputuskan oleh Presiden tersebut.

"Saat ini kita matangkan. Ada opsi menaikkan (harga BBM) atau tidak lagi memberikan subsidi kepada mereka yang mampu. Ini sedang kita hitung teknisnya, sampai detail kita bahas," tambahnya.

Dengan kajian tersebut, Hatta yakin dampak sosial ekonomi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya tidak akan bergejolak. "Harapannya, agar dampak kepada sosial ekonomi kita rendah, tidak terlalu menimbulkan syok atau goncangan. Ini yang penting," tambahnya.

Nantinya, Hatta menambahkan penghematan dana dari subsidi anggaran untuk BBM bersubsidi ini bisa dialokasikan ke pembangunan infrastruktur atau untuk mengurangi kemiskinan masyarakat. "Kita harapkan pada bulan ini bisa diputuskan," tambahnya.

Ikuti artikel terkait di Topik Subsidi BBM untuk Orang Kaya?