Jero: BLT Bukan Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali membantah rencana pemberian kompensasi berupa uang tunai jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan akan digunakan untuk kepentingan Pemilu 2014. Kompensasi uang tunai disebut untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM.

"Ada yang berkomentar kalau ini (kompensasi) politik. Saya bantah. Ini bukan politik praktis, politik partai, tetapi inilah untuk melindungi masyarakat miskin ," kata Menteri ESDM Jero Wacik di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/5/2013).

Kepada Komisi VII ketika membahas BBM nanti, Jero akan memastikan tidak ada kepentingan politik dari kompensasi. Bahkan, agar dipercaya, Jero menyarankan agar semua bendera parpol dikibarkan ketika proses penyerahan kompensasi.

"Inilah persembahan semua parpol," ucapnya.

Jero menambahkan, kompensasi uang tunai hanya akan diberikan sementara atau sampai keadaan kembali stabil. Selain uang tunai, kompensasi lain yang akan diberikan dengan penambahakn beras miskin, beasiswa, dan lainnya.

Menurut Jero, pihaknya sudah siap dengan opsi apapun yang akan diambil. Saat ini, kata dia, tinggal menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berapa kenaikan harga BBM dan kapan dimulai. Ketika DPR selesai masa reses pertengahan Mei, pemerintah akan mengajukan usulan ke DPR.

"Kita rapat lebih cepat lebih baik . Begitu DPR setuju, Presiden siap," pungkas politisi Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, pimpinan DPR meyakini bahwa rencana pemberian kompensasi uang seperti program bantuan langsung tunai (BLT) akan ditolak DPR. Pasalnya, melihat pengalaman di periode pertama pemerintahah SBY, BLT dipakai untuk menarik simpatik publik.

Adapun mengenai rencana kenaikan harga BBM, DPR menyerahkan ke pemerintah. Pasalnya, dalam Undang-undang APBN 2013 , pemerintah dapat menyesuaikan harga BBM tanpa membahasnya terlebih dulu dengan DPR.