Kompas.com - 14/06/2013, 10:23 WIB
EditorErlangga Djumena

Upaya penyelamatan

Upaya penyelamatan dapat dibagi menurut jangka waktu: pendek, menengah, dan panjang. BI telah melakukan kebijakan standar yang dapat dilakukannya dalam jangka pendek. Pertama, melakukan penjualan devisa untuk menstabilisasi nilai tukar. Namun, kemampuan untuk itu sangat terbatas karena keterbatasan cadangan luar negeri. Kedua, kian memperketat permintaan kredit untuk pembelian mobil, sepeda motor, dan perumahan dengan menambah penyediaan uang muka lebih besar oleh konsumen. Ketiga, semakin membatasi kemampuan bank memberikan kredit, terutama untuk pengeluaran yang menambah impor dan devisa. Keempat, penarikan SBI dari peredaran oleh BI merupakan kontraksi jumlah uang beredar. Jika punya celengan, pemerintah bisa membeli kembali SUN itu untuk mencegah kemerosotan harga.

Dalam jangka menengah dan panjang perlu dilakukan tiga hal. Pertama, menghemat pengeluaran agregat (investasi, konsumsi, dan pengeluaran negara) dan mengalihkannya ke penggunaan produksi dalam negeri. Penghematan anggaran negara paling menonjol adalah pemberantasan korupsi di semua tingkat: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kedua, mengubah struktur perekonomian nasional dari ketergantungannya pada sektor primer. Indonesia perlu ikut jaringan produksi dan rantai pasokan global seperti negara ASEAN lain dan China. Berbeda dengan Indonesia, struktur ekonomi dan ekspor negara-negara itu telah berubah dari komoditas primer jadi produsen dan eksportir mesin dan komoditas manufaktur.

Ekspor utama Filipina, Singapura, dan Malaysia komponen dan suku cadang barang elektronika. Taiwan dan Thailand kini dijuluki Detroit of Asia karena mengekspor mobil dan sepeda motor serta suku cadang dan komponennya. Kedua negara itu tak punya mobil nasional. Komponen dan suku cadang elektronik dan otomotif ini antara lain diekspor untuk dirakit di China dan kemudian diekspor ke negara tujuan. Semua kegiatan produksi suku cadang, komponen manufaktur, dan perakitannya bersifat padat karya sehingga menciptakan lapangan kerja bagi pekerja kurang terampil dan terdidik.

Peralihan ekonomi dari industri primer ke industri manufaktur perlu penanganan hambatan pembangunan ekonomi yang tak pernah diurus selama ini. Ini yang disebut reformasi atau deregulasi sektor riil untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Termasuk di sini korporatisasi BUMN/BUMD. Di sektor moneter, penanganan bottlenecks itu pengelolaan kurs devisa dan tingkat bunga. Di sektor fiskal, menyangkut pembelanjaan pembangunan berbagai jenis infrastruktur serta insentif perpajakan untuk investasi di MP3EI.

Jika pemerintah tak mampu meningkatkan penerimaan pajak, tak ada salahnya meminjam asalkan hanya digunakan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi ekonomi, bukan untuk pembangunan smelter hasil tambang atau pembangunan jembatan Selat Sunda, yang selain bersifat padat modal, juga mercusuar. Swasta juga dapat diundang untuk investasi di infrastruktur. Perizinan dan iklim usaha harus diperbaiki dan disederhanakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, membangun kembali Bank Tabungan Pos (BTP) yang di masa lalu mati suri akibat pergolakan daerah dan inflasi. BTP perlu untuk meningkatkan tabungan nasional guna membiayai infrastruktur dan proyek pembangunan lain. BTP bukanlah bank yang sesungguhnya karena hanya narrow bank yang kegiatannya terbatas pada mobilisasi dana dari masyarakat guna membeli SUN dan surat utang negara untuk membelanjai pembangunan berbagai proyek yang diperlukan. Ongkos pembangunan kembali BTP sangat kecil karena PT Pos Indonesia sudah memiliki kantor hingga ibu kota kecamatan. BTP sekaligus bermanfaat untuk mengimbangi dominasi peranan modal asing yang sudah sedemikian besar dalam bursa efek.

Anwar Nasution Guru Besar FEUI; Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia

 

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X