PDIP: Harga BBM Tidak Perlu Naik, Jika..

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, ada upaya dari pemerintah yang bisa dilakukan tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi.

Dalam buku Postur APBNP 2013 Pro Desa yang diberikan PDIP pada saat Rapat Paripurna, sikap PDIP tetap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah tetap beragumentasi bahwa negara butuh uang belanja untuk subsidi BBM senilai Rp 58 triliun sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia, penurunan produksi migas dalam negeri dan nilai tukar rupiah yang melemah. Padahal, menurut sikap PDIP tersebut, pemerintah masih bisa memperoleh tambahan uang Rp 58 triliun agar harga BBM tidak naik.

Lantas dana Rp 58 triliun diperoleh dari mana? Sikap PDIP menyebut sesungguhnya pemerintah masih terdapat potensi sumber penerimaan senilai Rp 64 triliun. Nilai tersebut akan bersumber dari saldo anggaran lebih (kas negara) sebesar Rp 32 triliun, penghematan belanja di kementerian Rp 22 triliun dan tambahan penerimaan migas dan pajak Rp 10 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 32 triliun tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk menutupi tambahan utang.

"Jangan dong, itu tidak benarlah. Dana SAL itu jangan digunakan untuk subsidi BBM yang tidak tepat sasaran," kata Bambang saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Senin (17/6/2013).

Memang Bambang mengaku dana SAL itu bisa digunakan untuk menutup defisit keuangan negara. Tapi dana tersebut juga tidak bisa dihabiskan sekaligus.

Terkait penolakan kenaikan BBM, Bambang juga enggan menjelaskan sikapnya. Sebab hal itu sudah menjadi wewenang pemerintah. "Kalau soal itu bukan saya yang ngomong dan bukan saya yang memutuskan," tambahnya.