Kejelasan Pengupahan Lebih Menarik, Ketimbang Insentif Pajak

Kompas.com - 28/08/2013, 19:44 WIB
Buruh dari ISBI (Ikatan Serikat Buruh Indonesia) dan SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) menggelar unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional di depan Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Rabu (1/5/2013). Tuntutan para buruh antara lain menghapuskan sistem kerja alih daya dan menetapkan upah layak bagi buruh.

KOMPAS/RADITYA HELABUMIBuruh dari ISBI (Ikatan Serikat Buruh Indonesia) dan SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) menggelar unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional di depan Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Rabu (1/5/2013). Tuntutan para buruh antara lain menghapuskan sistem kerja alih daya dan menetapkan upah layak bagi buruh.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan pengusaha lebih menanti-nanti kejelasan aturan pengupahan ketimbang insentif yang diberikan oleh pemerintah, dengan syarat tidak ada PHK.

Managing Director Sintesa Group, Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan, pada dasarnya tanpa pelemahan rupiah pun, industri telah menunjukkan pelemahan. Hal itu, imbuh Shinta, dapat dilihat dari penutupan pabrik-pabrik dan PHK. Tentu saja pelemahan rupiah membuat beban industri padat karya semakin berat.

"Pada akhirnya ada atau tidak ada insentif, tidak akan membantu pengusaha. Insentif tidak akan membantu pengusaha untuk tidak memPHK buruh," kata Shinta kepada Kompas.com, di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu sore (28/8/2013).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, saat konferensi pers di kantor Ditjen Pajak Jakarta, Rabu pagi menjelaskan, berdasarkan peraturan menteri keuangan, bagi industri padat karya yang tidak melakukan PHK akan diberikan pengurangan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan penundaan pembayaran PPh pasal 29 tahun 2013.

Shinta mengatakan, kalangan pengusaha saat ini masih menunggu bentuk konkret insentif pajak, apakah bisa benar-benar membantu industri, ataukah hanya respon terhadap pelemahan rupiah.

Kalangan pengusaha menginginkan agar bentuk insentif pajak pemotongan langsung, dan bukan penundaan dibayar tiga bulan berikutnya. Selain itu, mereka juga menunggu instruksi Presiden soal aturan pengupahan.

Berdasarkan data dari Korean Chamber of Commerce di Indonesia, sebanyak 63.680 pekerja sudah dirumahkan per tanggal 31 Juli 2013 dan 15.000 pekerja dalam proses dirumahkan.

Disebutkan juga, jumlah tersebut bisa mencapai 110.000 pekerja tanpa adanya impelementasi penangguhan (UMP). Industri garmen tercatat telah melakukan PHK sebanyak 37.500 orang, industri alas kaki 18.500 orang, industri elektronik 5.000 orang, industri rambut palsu (wig) 2.000 orang dan industri mainan anak 680 orang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X