Kompas.com - 10/09/2013, 15:03 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum berencana untuk mengubah Undang-undang lalu lintas devisa. Saat ini pemerintah masih fokus menjalankan isi aturan tersebut sambil membuat kebijakan yang membuat pelaku pasar aman.

"Kita belum ada inisiatif mengubahnya. Undang-undangnya masih ada ya, kita pakai yang lama dulu kecuali ada keinginan berubah," kata Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Ia menambahkan, untuk merubah undang-undang ini memang harus memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan meski yang mengusulkan perubahan undang-undang ini adalah DPR, maka pemerintah pun harus mempelajari terlebih dahulu tentang rencana aturan ini. "Nanti kita lihat kalau ada dorongan untuk mengubah," tambahnya.

Hingga saat ini, pemerintah pun sudah melakukan perbaikan-perbaikan baik dari sisi reformasi birokrasi, aturan hingga mempercepat penyerapan belanja modal di kementerian atau lembaga. Sebab, dengan cara ini, pemerintah menilai akan ada perbaikan dari semua sisi. "Kita realistis 90 persen itu sudah ada perbaikan dari tahun lalu," tambahnya.

Sebelumnya, Undang-undang Lalu lintas devisa Indonesia dianggap merupakan aturan devisa paling liberal sedunia. Tidak hanya itu, Undang-undang nomor 24 Tahun 1999 bekas peninggalan era Dana Moneter International (IMF) ini juga yang membuat pasar valas dan pasar modal Indonesia mudah rontok.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengatakan, fraksi Golongan Karya (Golkar) akan mengambil inisiatif untuk merevisi aturan yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah ini anjlok. "Regulasi devisa yang ada sekarang sudah merugikan perekonomian dan sangat mengganggu sektor riil, harus segera direvisi. Itu target kami,” kata Harry di Jakarta, Senin (9/9/2013).

Ia menambahkan, saat ini merupakan momentum yang tepat melakukan revisi atas UU Lalu lintas Devisa tersebut. Ia menyebut kondisi pasar valas Indonesia mudah kering sebab orang asing seenaknya keluar masuk pasar modal dan instrumen portofolio keuangan.

Kondisi tersebut yang mengakibatkan perekonomian Indonesia terguncang oleh instabilitas pasar uang dan pasar modal. Harry menganggap bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus.

Harry mengatakan, saat ini draft rancangan tersebut masih di tingkat Deputi Sekjen Perundang-Undangan DPR. Namun, belum masuk ke Komisi XI. Dijelaskan Harry, UU Devisa saat ini memberi kelonggaran yang cukup luas kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa dan valuta asing melalui Peraturan Bank Indonesia.

Namun faktanya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang ada belum cukup ampuh meredam gejolak rupiah belakangan ini. Tak hanya itu, devisa bangsa ini malah semakin dinikmati oleh pihak luar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengekor Wall Street, IHSG Dibuka di Zona Merah

Mengekor Wall Street, IHSG Dibuka di Zona Merah

Whats New
Menakar Langkah Menhub Mencari Operator Terminal Peti Kemas Patimban

Menakar Langkah Menhub Mencari Operator Terminal Peti Kemas Patimban

Whats New
Survei Mekari: 74 Persen Karyawan Percaya Kesejahteraan Finansial Memburuk Selama Pandemi

Survei Mekari: 74 Persen Karyawan Percaya Kesejahteraan Finansial Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Dapat PMN Rp 10 Triliun, PLN Sudah Petakan Wilayah 3T Yang Belum Teraliri Listrik

Dapat PMN Rp 10 Triliun, PLN Sudah Petakan Wilayah 3T Yang Belum Teraliri Listrik

Whats New
Presiden Minta PLTU Batu Bara Dipensiunkan, Bagaimana Nasib Pekerjanya?

Presiden Minta PLTU Batu Bara Dipensiunkan, Bagaimana Nasib Pekerjanya?

Whats New
Dorong Implementasi Jargas, PGN Subholding Gas Pertamina Kerja Sama dengan Jaya Real Property

Dorong Implementasi Jargas, PGN Subholding Gas Pertamina Kerja Sama dengan Jaya Real Property

Whats New
Lelang Rumah Murah di Malang, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Lelang Rumah Murah di Malang, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Spend Smart
BLT BBM 2022 Tahap 2 Cair November, Ini Cara Daftar Penerima secara Online

BLT BBM 2022 Tahap 2 Cair November, Ini Cara Daftar Penerima secara Online

Whats New
 Turun Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Rilis
Jawab Tuntutan Riset dan Inovasi, Erick Thohir Luncurkan Program “KeRIs”

Jawab Tuntutan Riset dan Inovasi, Erick Thohir Luncurkan Program “KeRIs”

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Penolakan AS terhadap Pemangkasan Produksi OPEC+

Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Penolakan AS terhadap Pemangkasan Produksi OPEC+

Whats New
Lowongan Kerja PT Kobe Boga Utama (Kobe), Ini Posisi yang Dicari

Lowongan Kerja PT Kobe Boga Utama (Kobe), Ini Posisi yang Dicari

Whats New
Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Bergerak Dua Arah

Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Bergerak Dua Arah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.