Kontraktor Migas Harus Dipaksa Simpan Dollar di Indonesia

Kompas.com - 10/09/2013, 17:38 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz meminta ketegasan pemerintah dan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas agar memasukkan klausul Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam kontrak baru dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama Migas dan Tambang.

Hal ini akan meningkatkan cadangan devisa Indonesia yang saat ini merosot. Harry menganggap selama ini kontraktor migas dan tambang berkeras tidak menyimpan dollar AS di Indonesia karena belum ada dalam klausul Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah diteken.

“Debat kusir ini tak akan berakhir, agar di masa datang mereka (kontraktor) tidak banyak omong, lebih tegas jika pemerintah mensyaratkan masuknya aturan DHE ke dalam perpanjangan KKKS yang segera berakhir,” kata Harry di Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Harry mengatakan, landasan hukum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 13/20/PBI/2011 sudah cukup kuat bagi pemerintah untuk segera merebut peluang memperoleh devisa hasil ekspor miliaran dollar AS setiap tahun.

Namun sayangnya, PBI itu malah tidak dipedulikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.

”Malah Menteri ESDM mengirim surat ke BI meminta supaya DHE tambang dan Migas dikecualikan atau tidak kena PBI itu. Ini ada apa ini?” ujar Harry.

Sebagaimana di PBI 13/20/2011, menyatakan setiap devisa hasil kegiatan ekspor harus dilewatkan melalui perbankan nasional. Artinya, semua sistem dan akun eksportir, termasuk KKKS Migas harus terkoneksi dengan pelaporan di Bank Indonesia.

“Harus dipertegas, siapa yang mempunyai negara ini. Kita sudah terlalu lama dikendalikan kontraktor-kontraktor serakah itu. Harus lebih tegas sekarang. Kalau tidak, fundamental ekonomi kita selalu rapuh seperti saat ini,” tuturnya.

Harry mencatat untuk migas saja wilayah kerja eksploitasi yang akan habis kontraknya antara lain blok Siak dengan operator Chevron Pacific Indonesia tahun ini, blok Offshore Mahakam (Kalimantan Timur) dengan operator Total E&P Indonesia pada 2017, serta Blok Sanga-sanga (Kaltim) dengan kontraktor VICO dan Blok Southeast Sumatera yang dikelola CNOOC pada 2018.

Selain itu, terdapat Blok Bula (Maluku) dengan operator Kalrez yang akan habis pada 2019, Blok South Jambi B yang dikelola ConocoPhillips pada 2020, dan Blok Muriah (Jawa Tengah) yang dikelola Petronas pada 2021.

“Itu belum termasuk kontraktor tambang, seharusnya pemerintah bisa tegas. Tidak menyenangkan investor yang hanya ingin mencari keuntungan dari bumi Indonesia. Ingat, sesuai bunyi Pasal 33 UUD 1945 yaitu bumi, air, dan seisinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dapat Pendanaan dari Founder Bukalapak, Powerbrain Perkuat Hal Ini

Dapat Pendanaan dari Founder Bukalapak, Powerbrain Perkuat Hal Ini

Rilis
Catat, Uji Coba Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina Hanya Dilakukan di 11 Daerah

Catat, Uji Coba Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina Hanya Dilakukan di 11 Daerah

Whats New
Kemenkop UKM: Jangan Sampai Transaksi Digital Kita Hanya Jadi Pasar Saja...

Kemenkop UKM: Jangan Sampai Transaksi Digital Kita Hanya Jadi Pasar Saja...

Whats New
Lelang 6 Sukuk Negara, Pemerintah Tarik Utang Rp 7,8 Triliun

Lelang 6 Sukuk Negara, Pemerintah Tarik Utang Rp 7,8 Triliun

Whats New
KCI Kembangkan Sistem CCTV yang Bisa Deteksi Pelaku Pelecehan Seksual dan Copet

KCI Kembangkan Sistem CCTV yang Bisa Deteksi Pelaku Pelecehan Seksual dan Copet

Whats New
Hanya Tunjukan QR Code, Pembeli Pertalite dan Solar Tidak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina di SPBU

Hanya Tunjukan QR Code, Pembeli Pertalite dan Solar Tidak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina di SPBU

Spend Smart
Allianz Life Indonesia Kumpulkan Premi Bruto Rp 19 Triliun Sepanjang 2021

Allianz Life Indonesia Kumpulkan Premi Bruto Rp 19 Triliun Sepanjang 2021

Whats New
Mapan Umumkan Pendanaan Seri-A 15 Juta Dollar AS

Mapan Umumkan Pendanaan Seri-A 15 Juta Dollar AS

Rilis
Rupiah dan IHSG Berakhir Merah Sore Ini

Rupiah dan IHSG Berakhir Merah Sore Ini

Whats New
Laba Bersih BEI Tumbuh 80,8 Persen jadi Rp 881,41 Miliar di 2021

Laba Bersih BEI Tumbuh 80,8 Persen jadi Rp 881,41 Miliar di 2021

Whats New
Pemerintah Akan Buka Rekrutmen 1,08 Juta PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan Tahun Ini

Pemerintah Akan Buka Rekrutmen 1,08 Juta PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan Tahun Ini

Whats New
Beri Inspirasi Peserta BincangShopee 7.7 Mega Elektronik, MGDalenaf Ceritakan Awal Perjalanan Jadi Konten Kreator

Beri Inspirasi Peserta BincangShopee 7.7 Mega Elektronik, MGDalenaf Ceritakan Awal Perjalanan Jadi Konten Kreator

Work Smart
3 Alasan Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

3 Alasan Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Whats New
Membangun Bisnis dari Potensi Alam Indonesia

Membangun Bisnis dari Potensi Alam Indonesia

Earn Smart
Cari Link Daftar Beli Pertalite? Klik subsiditepat.mypertamina.id

Cari Link Daftar Beli Pertalite? Klik subsiditepat.mypertamina.id

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.