Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belanja Pemerintah Hanya untuk Bayar Pegawai dan Subsidi

Kompas.com - 11/09/2013, 14:26 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Seknas Forum Indonesia untuk Transaparansi Anggaran (FITRA) Lukman Hakim menjelaskan belanja pemerintah pusat lebih didominasi untuk keperluan belanja modal dan subsidi.

Pemerintah, menurutnya tidak mau mengorbankan kepentingan belanjanya. "Selama ini proporsi belanja pemerintah pusat selalu fokus pada belanja pegawai dan belanja subsidi," kata Lukman dalam diskusi bertajuk "Mewujudkan Kedaulatan Rakyat atas Anggaran Berdasarkan Konstitusi di kantor Seknas FITRA, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Lukman memaparkan rata-rata pertumbuhan belanja pegawai dalam kurun 7 tahun terakhir sebesar 16 persen atau Rp 22,18 triliun. Jumlah rata-rata belanja pegawai ini lebih besar dari rata-rata belanja pusat.

"Bahkan, rata-rata pertumbuhan belanja pegawai yang 16 persen itu lebih besar dari rata-rata pertumbuhan belanja pusat yang hanya 12 persen," ungkap Lukman.

Lebih jauh Lukman memaparkan belanja pegawai naik 3 kali lipat dari Rp 73 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 232,9 triliun di tahun 2014 mendatang. Dari angka sebesar itu, Lukman mengeluhkan kualitas dan perbaikan layanan birokrasi belum berjalan dengan baik.

"Sepertiga belanja pegawai dialokasikan untuk tenaga tidak produktif, seperti tunjangan. Selain itu, belanja pegawai terus naik dan struktur pemerintahan semakin membengkak," kata Lukman.

Menurut Lukman, reformasi birokrasi seharusnya menghasilkan birokrasi yang efisien dari sisi struktur dan biaya, namun kaya akan fungsi. "Kebijakan belanja pegawai harus diikuti moratoriun dan pembekuan lembaga yang tidak efektif dan tumpang tindih. Selain itu, skema tunjangan juga harus diperbaiki," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

Whats New
Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Whats New
Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Whats New
IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

Whats New
Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

Whats New
Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

Whats New
Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

Whats New
2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

Spend Smart
Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

Whats New
Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Whats New
Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Whats New
Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Bank Tanah Siapkan 150 Hektar di IKN untuk Polri

Whats New
Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Bank Tanah Sediakan 1.750 Hektar untuk Relokasi Kampung Nelayan Terdampak IKN

Whats New
2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

2 Cara Ganti PIN ATM BCA, Bisa lewat HP?

Spend Smart
Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Akhiri Dugaan Monopoli, KPPU Terima Perubahan Antarmuka Jasa Logistik di Aplikasi Shopee

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com