Muhaimin Yakin Buruh Bisa Terima Inpres Upah Minimum

Kompas.com - 19/09/2013, 06:19 WIB
Buruh bakar gurita di depan istana

Setelah aksi demo, Buruh membakar replika gurita yang melambangkan sistem pemerintahan yang rakus, di Depan Istana Merdeka,Jakarta, Senin (16/09/2013). ummi hadyah salehBuruh bakar gurita di depan istana Setelah aksi demo, Buruh membakar replika gurita yang melambangkan sistem pemerintahan yang rakus, di Depan Istana Merdeka,Jakarta, Senin (16/09/2013).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meyakini buruh dapat menerima pembedaan penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk bidang pekerjaan padat karya, yang diatur melalui instruksi presiden. Kebijakan itu dia sebut sebagai upaya penyelamatan dari upaya pemecatan (PHK) buruh.

Muhaimin mengingatkan bahwa kondisi perusahaan padat karya serba terbatas, terutama dalam hal kekuatan modal. Dengan adanya instruksi presiden (inpres) dan peraturan menakertrans soal penetapan UMP, menurut dia, pengusaha akan menjadi tenang.

"Intinya di situ. Tapi butuh waktu agar semua pihak bisa menerima bahwa padat karya itu layak mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, pengusaha, ataupun buruh. Yang penting sosialisasi. Saya optimis kalau semua akhirnya memahami keterbatasan padat karya ini," papar Muhaimin di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Muhaimin menambahkan, penetapan UMP nantinya tetap berada di Dewan Pengupahan. Pemerintah hanya ingin agar para gubernur memperhatikan perusahaan padat karya dalam penetapan UMP. "Jangan sampai padat karya disamakan dengan industri besar," ujar dia.

Muhaimin juga berharap agar buruh menjadikan unjuk rasa atau mogok kerja sebagai langkah terakhir dalam memperjuangkan kenaikan UMP. Ia meminta buruh mengutamakan dialog dengan pengusaha dan pemerintah agar tidak merugikan banyak pihak.

Selain itu, lanjut Muhaimin, perlu juga ada kesabaran dari semua pihak dalam penetapan UMP agar tidak terjadi salah paham. Lalu, apakah inpres tersebut sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? "Belum, masih disinkronisasi," ujar dia.

Seperti diberitakan, para buruh di berbagai daerah terus melakukan unjuk rasa menuntut peningkatan kesejahteraan menjelang penetapan UMP 2014. Mereka menolak penentuan UMP berdasarkan inflasi seperti rencana pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Investigasi Internal, Kebocoran Data Terjadi di BRI Life Syariah

Hasil Investigasi Internal, Kebocoran Data Terjadi di BRI Life Syariah

Rilis
Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Whats New
ZYRX Pasok 165.000 Laptop Senilai Rp 700 Miliar buat Kemendikbud

ZYRX Pasok 165.000 Laptop Senilai Rp 700 Miliar buat Kemendikbud

Whats New
Net Asset Value Saratoga Naik Pada Semester I 2021 Berkat Portofolio Investasi

Net Asset Value Saratoga Naik Pada Semester I 2021 Berkat Portofolio Investasi

Rilis
Transaksi Digital Tembus 86 Pesen, Bagaimana Nasib Kantor Cabang BCA?

Transaksi Digital Tembus 86 Pesen, Bagaimana Nasib Kantor Cabang BCA?

Whats New
Daftar Tempat di Jakarta yang Pengunjungnya Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19

Daftar Tempat di Jakarta yang Pengunjungnya Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19

Whats New
Kesenjangan Internet di RI Masih Tinggi, Bank Dunia Rekomendasikan 3 Hal Ini

Kesenjangan Internet di RI Masih Tinggi, Bank Dunia Rekomendasikan 3 Hal Ini

Whats New
Bank Dunia: Kesenjangan Digital Indonesia Lebar, 49 Persen Penduduk Belum Akses Internet

Bank Dunia: Kesenjangan Digital Indonesia Lebar, 49 Persen Penduduk Belum Akses Internet

Whats New
Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Whats New
Pos Indonesia Berniat Kembali Garap E-Commerce

Pos Indonesia Berniat Kembali Garap E-Commerce

Whats New
Tahun Lalu Rugi Rp 2,1 Triliun, Saratoga Berhasil Raup Laba Rp 15,3 Triliun pada Semester I 2021

Tahun Lalu Rugi Rp 2,1 Triliun, Saratoga Berhasil Raup Laba Rp 15,3 Triliun pada Semester I 2021

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kento Momota Out, Rahmat Erwin Abdullah Mengguncang Tokyo

[KURASI KOMPASIANA] Kento Momota Out, Rahmat Erwin Abdullah Mengguncang Tokyo

Rilis
Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Terbaru, Ada Siapa Saja?

Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Terbaru, Ada Siapa Saja?

Whats New
Soal Operasional Transjakarta, Serikat Pekerja:  Pak Anies Tolong Pak...

Soal Operasional Transjakarta, Serikat Pekerja: Pak Anies Tolong Pak...

Whats New
Cara Daftar Beasiswa Anak Pedagang Kaki Lima dari Sandiaga Uno

Cara Daftar Beasiswa Anak Pedagang Kaki Lima dari Sandiaga Uno

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X