OJK: Selesaikan Sengketa di Lembaga Mediasi yang Terdaftar

Kompas.com - 07/11/2013, 13:28 WIB
Otoritas Jasa Keuangan KONTANOtoritas Jasa Keuangan
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan dua tahap penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Dua solusi yang diajukan itu adalah penyelesaian sengketa secara internal oleh lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (external dispute resolution).

"Internal dispute resolution adalah tahap pertama yang harus ditempuh bila terjadi sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. OJK menetapkan lembaga jasa keuangan sudah melaksanakan fungsi ini pada Agustus 2014," kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono di Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Kusumaningtuti menyatakan, beberapa prinsip fungsi internal dispute resolution antara lain visibilitas, aksesibilitas, responsif, objektif, biaya murah, dan kerahasiaan. Adapun tahap kedua penyelesaian sengketa adalah melalui pengadilan atau di luar pengadilan (external dispute resolution).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. "OJK menetapkan kebijakan bahwa lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dibentuk oleh lembaga jasa keuangan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lembaga jasa keuangan harus menjadi anggota lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan," ujar Kusumaningtuti.

Ketika konsumen dan perusahaan keuangan memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, maka OJK menetapkan kebijakan bahwa lembaga jasa keuangan dan konsumen harus memilih lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar di OJK.

Kebijakan OJK tersebut menurut Kusumaningtuti akan memberikan kepastian hukun bagi kedudukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagai pihak yang dapat menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan.

"Pengaturan terhadap lembaga alternatif penyelesaian sengketa juga bertujuan agar harapan-harapan konsumen dan lembaga jasa keuangan dalam penyelesaian sengketa dapat terpenuhi," tutupnya.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X