Kompas.com - 10/12/2013, 11:45 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Asosiasi Importir Seluler Indonesia (AISI) Eko Nilam menilai kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) barang impor tertentu dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen
tidak efektif untuk menekan defisit necara perdagangan.  Justru, kata dia, aturan tersebut memicu semakin maraknya importasi ilegal, alias penyelundupan.

"Orang akan lari. Penyelundupan semakin marak, semakin menggila. Konsumen mencari murah. Karena pnyelundup akan bermain dengan deferensiasi harga seprti ini," ujar Eko saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/12/2013).

Perbedaan harga yang dimaksud Eko tak lain adalah kenaikan harga akibat kenaikan tarif pemungutan PPh 22. Hal itu, kata dia, lantaran importir terdaftar atau importir legal tak bakal mengurangi keuntungannya.

"Kalau soal current account, lebih baik pemerintah menyelesaikan importasi ilegal, penyelundupan. Nah itu yang lebih baik diselesaikan, daripada menekan seperti ini," kata dia.

Akhirnya, kata Eko, jalan yang diambil adalah membebankan kenaikan tarif ke konsumen. AISI menaksir harga ponsel akan naik Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per unit.

Dengan adanya beleid tersebut, kata Eko, para penyelundup boleh jadi bermain lebih marak, memanfaatkan konsumen yang menempatkan ponsel sebagai kebutuhan primer. "Menurut kami PPh ini kurang efektif dan justru memicu importasi ilegal," pungkasnya.

Eko juga memperkirakan akibat regulasi ini,  keuntungan importir seluler bakal merosot 5 hingga 10 persen. Hal ini jika kenaikan pajak tersebut tidak diteruskan untuk dibebankan ke konsumen. 

"Kalau importir yang bener sebenarnya keuntungan tidak banyak. Tapi dengan adanya aturan ini paling berkurangnya 5-10 persen," kata Eko.

Ia menjelaskan, margin keuntungan yang diraup antara importir ilegal dengan legal bisa mencapai 20 persen. Ia memisalkan, jika importir legal butuh modal Rp 1.000 untuk mendatangkan per unit ponsel, maka penyelundup hanya butuh Rp 800.

Seperti diberitakan, Pemerintah kemarin, menerbitkan paket kebijakan fiskal jilid dua untuk menekan defisit perdagangan. Paket terdiri atas dua peraturan, yakni kenaikan tarif Pajak Penghasilan barang impor tertentu dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen dan fasilitas kemudahan impor untuk ekspor.

Handphone atau telepon seluler (ponsel) merupakan salah satu kelompok barang yang terkena kenaikan PPh impor pasal 22 ini.



Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementarian PUPR Siapkan 10 Jalan Tol Dukung Kelancaran Lalu Lintas Nataru

Kementarian PUPR Siapkan 10 Jalan Tol Dukung Kelancaran Lalu Lintas Nataru

Whats New
OJK Berkomitmen Tindak Tegas Pelaku Jasa Keuangan yang Bermasalah

OJK Berkomitmen Tindak Tegas Pelaku Jasa Keuangan yang Bermasalah

Whats New
Melewatkan Kesempatan Renegosiasi Kereta Cepat

Melewatkan Kesempatan Renegosiasi Kereta Cepat

Whats New
Mengekor Wall Street, IHSG Kian Tertekan

Mengekor Wall Street, IHSG Kian Tertekan

Whats New
Bulog dan ID Food Bakal Dapat Pinjaman Murah Buat Perkuat Sektor Pangan

Bulog dan ID Food Bakal Dapat Pinjaman Murah Buat Perkuat Sektor Pangan

Whats New
Jelang Tenggat Waktu, OJK Sebut 2 Bank Belum Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun

Jelang Tenggat Waktu, OJK Sebut 2 Bank Belum Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun

Whats New
Hari Terakhir Pendaftaran, Ini Cara Cek Kuota Rekrutmen Bersama BUMN 2022

Hari Terakhir Pendaftaran, Ini Cara Cek Kuota Rekrutmen Bersama BUMN 2022

Whats New
Sepanjang November 2022, OJK Beri 5 Izin Usaha untuk Perusahaan Pergadaian

Sepanjang November 2022, OJK Beri 5 Izin Usaha untuk Perusahaan Pergadaian

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Anjlok Tajam, Ini Rincian Lengkapnya

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Anjlok Tajam, Ini Rincian Lengkapnya

Spend Smart
Stabil di Harga Rp 984.000 per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Stabil di Harga Rp 984.000 per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Antisipasi Krisis 2023, Erick Thohir: BUMN Siap Jadi Pembeli Siaga Bahan Pangan Pokok

Antisipasi Krisis 2023, Erick Thohir: BUMN Siap Jadi Pembeli Siaga Bahan Pangan Pokok

Whats New
Banyak Perusahaan Belum Melantai di Bursa Efek, Kadin: Kurang Pengetahuan Pasar Modal dan IPO

Banyak Perusahaan Belum Melantai di Bursa Efek, Kadin: Kurang Pengetahuan Pasar Modal dan IPO

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Konstruksi untuk S1 Fresh Graduate, Ini Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN Konstruksi untuk S1 Fresh Graduate, Ini Syaratnya

Whats New
Teken MoU dengan BEI, Kadin Ajak Anggotanya dan UMKM Tambah Modal Lewat IPO

Teken MoU dengan BEI, Kadin Ajak Anggotanya dan UMKM Tambah Modal Lewat IPO

Rilis
Menebak Arah Inovasi Produk Asuransi Jiwa Pasca-Pandemi

Menebak Arah Inovasi Produk Asuransi Jiwa Pasca-Pandemi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.