HIPMI: Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg Memukul UKM

Kompas.com - 05/01/2014, 13:44 WIB
Ilustrasi: Dedi (42) pegawai distributor gas elpiji PT Limas Raga Inti, Bandung, Jawa Barat, memasang segel pada gas elpiji 12 kilogram, Kamis (28/2/2013). KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOIlustrasi: Dedi (42) pegawai distributor gas elpiji PT Limas Raga Inti, Bandung, Jawa Barat, memasang segel pada gas elpiji 12 kilogram, Kamis (28/2/2013).
|
EditorTri Wahono


JAKARTA, KOMPAS.com
- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai bahwa PT Pertamina (Persero) sangat gegabah dalam menentukan kenaikan harga elpiji. Ketua Umum BPP HIPMI Raja Sapta Oktohari menilai, Pertamina salah perhitungan.

Pertamina menaikan harga gas elpiji dari Rp 5.850 per kilogram (kg) menjadi Rp 9.809 per Kg, naik 67 persen. Namun, kenyataan di lapangan, di tingkat eceran harga gas elpiji ada yang sampai menembus Rp 150.000 satu tabung 12 kg.

"Dari tinjauan kami di lapangan, kenaikan harga LPG bukan lagi di kisaran 67 persen tapi sudah lebih dari 100 persen," kata dia dalam keterangan resmi, yang diterima Kompas.com.

Bahkan, di beberapa daerah seperti di Papua, harga gas elpiji 12 kg di tingkat eceran bisa mencapai Rp 300.000 per tabung. Raja menilai, Pertamina tak mampu memperkirakan pembentukan harga baru di level pengecer.

Kenaikan harga gas elpiji 12 kg sebut Raja akan berdampak terhadap inflasi. Sekarang saja, sudah mulai terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg, buntut dari kenaikan harga. Konsumen beralih dari gas elpiji 12 kg ke gas elpiji 3 kg.

Kenaikan harga gas elpiji 12 kg sebut Raja akan memukul sektor usaha kecil menengah (UKM). Raja memperhitungkan, khususnya UKM makanan, akan terjadi kenaikan harga jual makanan sebesar 10-20 persen.

Pertamina sampai saat ini dinilai belum memiliki mekanisme kontrol yang jelas untuk menjamin elpiji bersubsidi tepat sasaran. Oleh karenanya dia berharap, Pertamina bisa me-review kenaikan harga elpiji.

"HIPMI menolak kebijakan Pertamina menaikkan harga elpiji. Sebagai BUMN, Pertamina bukan orientasi di laba saja. Namun juga memiliki kewajiban Public Services Obligation (PSO). Jangan sampai, karena orientasi di laba, malah merusak daya beli masyarakat," tukasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X