Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Realisasi Pendapatan Pajak 2013 Capai Rp 1.099 Triliun

Kompas.com - 06/01/2014, 14:38 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi penerimaan pajak tahun 2013 mencapai Rp 1.099,9 triliun per 31 Desember 2013 lalu. Jumlah itu mencapai 96 persen dari target sepanjang tahun lalu Rp 1.139,32 triliun.

Namun demikian, penerimaan pajak tersebut masih didominasi perusahaan besar dan dari sektor usaha kecil masih sangat kurang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rachmany mengungkapkan penerimaan pajak Indonesia sebagian besar masih berasal dari sektor tradeable, yakni sektor yang kegiatan ekonominya berorientasi pada pasar luar negeri.

"Sehingga memang kita terganggu sedikit terutama kalau kita lihat data pertumbuhan PDB kita secara total bagus. Ini menunjukkan ekonomi Indonesia semakin baik sebetulnya karena biarpun sektor tradeable-nya turun tapi sektor non-tradeable-nya sangat baik," kata Fuad di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (6/1/2014).

Perbaikan ekonomi Indonesia yang dinilai semakin membaik tersebut, kata Fuad, sayangnya tidaj diimbangi dengan penerimaan pajak dari sektor tradeable yang memadai. Fuad mengatakan salah satu penyebabnya adalah permasalahan infrastruktur.

"Faktor infrastruktur memang belum siap memajaki sektor-sektor yang non tradeable. Selain membutuhkan petugas pajak yang banyak sekali, tapi juga membutuhkan data-data karena sebagian sektor ini informal," ujar Fuad.

Fuad mengakui sektor informal termasuk UKM telah menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah membaik. Namun demikian, kontribusi penerimaan pajak dari sektor informal tersebut masih di bawah 2 persen.

"Sekitar 55 persen (penerimaan pajak) dari perusahaan besar, kemudian sekitar 45 persen berasal dari perusahaan menengah. Yang UKM di bawah 2 persen. UKM tumbuh sangat baik di Indonesia, ini perlu kita berikan pujian. Tetapi penerimaan pajak dari sektor UKM dan informal masih kurang," ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com