Kompas.com - 29/01/2014, 15:04 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mimpi Indonesia memiliki kereta cepat seperti Shinkansen di Jepang bakal terwujud. Rencananya, kereta berkecepatan tinggi itu beroperasi mulai tahun 2020 mendatang dengan rute Jakarta-Bandung. Pemerintah Jepang memberikan dana hibah sebesar 15 juta dollar AS untuk studi kelayakan proyek itu.

Studi kelayakan berlangsung selama dua tahap. Tahap pertama mulai 28 Januari 2014 hingga April 2015 untuk membahas perencanaan dasar kereta peuru tersebut. Tahap kedua berlangsung dari April 2015 hingga Desember 2015 guna menggodok detail kalkulasi biaya pembangunannya.

Perkiraan awal, proyek kereta kilat ini akan membutuhkan investasi hingga Rp 56 triliun. Dana tersebut termasuk untuk membangun jalur kereta sepanjang 133 kilometer dan pengadaan kereta cepatnya.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Dedy Supriadi Priyatna mengatakan, pemerintah menginginkan agar studi kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dipersingkat menjadi 18 bulan. "Agar ground breaking proyek kereta segera terlaksana," katanya seusai menggelar rapat dengan perwakilan Pemerintah Jepang, Selasa (28/1/2014).

Nantinya, pemerintah akan membangun stasiun kereta cepat ini di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, karena memiliki akses yang bagus menuju Stasiun Sudirman dan stasiun MRT yang kini masih dalam pengerjaan. Adapun di Bandung, lokasi stasiun akan terletak di kawasan Gedebage.

Rute kereta cepat ini akan melewati Bekasi, Cikarang, dan Karawang, dengan jarak tempuh 133 km. Dengan kereta berkecepatan hingga 300 km/jam ini, waktu tempuh Jakarta-Bandung cuma 37 menit. Dengan kereta api biasa, perjalanan butuh waktu sekitar tiga jam.

Nah, guna mempercepat proyek ini, pemerintah juga telah menyiapkan strategi khusus. Pemerintah akan membuat Unit Manajemen Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Unit ini terdiri dari berbagai elemen kementerian dan kelembagaan terkait. Contohnya, Kementerian Koordinator Perekonomian, Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Jawa Barat. (Margareta Engge K)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Strategi Berinvestasi Aset Kripto Saat Market Bearish

Simak Strategi Berinvestasi Aset Kripto Saat Market Bearish

Whats New
Ini Saran Komisi IX DPR ke Pemerintah agar Nakes Honorer Dapat Beralih Status

Ini Saran Komisi IX DPR ke Pemerintah agar Nakes Honorer Dapat Beralih Status

Whats New
Dongkrak Pendapatan Negara, Defisit APBN Tahun Depan Ditekan di Bawah 3 Persen

Dongkrak Pendapatan Negara, Defisit APBN Tahun Depan Ditekan di Bawah 3 Persen

Whats New
Kebutuhan Kendaraan Kembali Meningkat, Bank Jago Kucurkan Pembiayaan ke Carsome

Kebutuhan Kendaraan Kembali Meningkat, Bank Jago Kucurkan Pembiayaan ke Carsome

Whats New
Apa Itu MLFF? Alat Bayar Tol Nirsentuh yang Bakal Gantikan e-Toll

Apa Itu MLFF? Alat Bayar Tol Nirsentuh yang Bakal Gantikan e-Toll

Whats New
Runtuhnya Kripto Tera Luna, CEO Zipmex: Investor Perlu Belajar dari Kegagalan

Runtuhnya Kripto Tera Luna, CEO Zipmex: Investor Perlu Belajar dari Kegagalan

Earn Smart
Kurangi Transaksi Tunai, Bank Mandiri Gandeng Bank Banten

Kurangi Transaksi Tunai, Bank Mandiri Gandeng Bank Banten

Whats New
BPJT Diminta Tunda Penerapan Sistem MLFF di Tol, Polri: Dasar Hukumnya Belum Ada

BPJT Diminta Tunda Penerapan Sistem MLFF di Tol, Polri: Dasar Hukumnya Belum Ada

Whats New
Mengenal Blockchain, Teknologi yang Dapat Dukung Perekonomian Nasional

Mengenal Blockchain, Teknologi yang Dapat Dukung Perekonomian Nasional

Whats New
Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi di IKN Nusantara

Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi di IKN Nusantara

Whats New
Simak 5 Cara Menghemat Listrik agar Tagihan Tak Membengkak

Simak 5 Cara Menghemat Listrik agar Tagihan Tak Membengkak

Spend Smart
Kenaikan Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Disetujui, PLN: Kami Laksanakan Kebijakan Pemerintah

Kenaikan Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Disetujui, PLN: Kami Laksanakan Kebijakan Pemerintah

Whats New
Rincian Biaya Admin BCA, Setoran Awal, dan Saldo Minimal

Rincian Biaya Admin BCA, Setoran Awal, dan Saldo Minimal

Spend Smart
Cerita Rasanya Naik Ojol Motor Listrik, Driver Hemat Rp 500.000 Sebulan, Penumpang: Mulus Enggak Getar

Cerita Rasanya Naik Ojol Motor Listrik, Driver Hemat Rp 500.000 Sebulan, Penumpang: Mulus Enggak Getar

Whats New
Simak 5 Informasi Apa Saja yang Harus Ada di CV

Simak 5 Informasi Apa Saja yang Harus Ada di CV

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.