Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Apresiasi Pengunduran Diri Gita

Kompas.com - 01/02/2014, 14:11 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi pengunduran diri Gita Wirjawan dari jabatan menteri perdagangan. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Menurut Sudi, Presiden menyatakan bahwa langkah Gita merupakan contoh pejabat yang memiliki etika politik. "Presiden telah memberikan respon yang positif dan inilah contoh pejabat yang beretika politik," kata Sudi dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu (1/2/2014).

Dia mengungkapkan, Presiden akan menanggapi langsung pengunduran diri Gita bersamaan dengan pengumuman pengganti definitif Gita sebagai menteri perdagangan. Mengenai waktunya, Sudi mengatakan bahwa hal itu akan diumumkan secepatnya.

"Secepat mungkin. Mungkin Beliau (Presiden) akan berkomunikasi dulu dengan wapres," katanya.

Dia juga mengatakan, Gita akan tetap menjalankan tugasnya sebagai mendag hingga Presiden menunjuk pengganti definitifnya. Gita mengajukan diri dari jabatannya sebagai Mendag per 31 Januari 2014.

Gita menyatakan alasannya mundur karena ingin fokus menjalani konvensi calon presiden Partai Demokrat. Dia juga mengaku tak mau memiliki konflik kepentingan jika harus menjalani konvensi, dan pada saat yang sama menjadi seorang menteri.

Sebelumnya, Gita telah mengajukan pengunduran diri hingga tiga kali. Namun, dua permohonan mundur Gita selalu ditolak Presiden SBY. Pada permohonan ketiga kali, Presiden SBY akhirnya membalasnya.

Pada Rabu (29/1/2014), Gita mengaku menerima jawaban Presiden yang mempersilakannya mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Menurut Sudi, Presiden menolak permintaan mundur Gita sebelumnya karena ketika itu Kepala Negara menilai masih ada tugas penting yang harus diselesaikan Gita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com