Pengamat: Penyatuan Kode HS, Celah Permainan Importir Beras

Kewenangan menetapkan kode HS ini ada pada Menteri Keuangan. Dalam diskusi bertajuk 'Main Kotor Beras Impor', di Jakarta, Sabtu (1/2/2014), anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat itu menuturkan, kode HS untuk komoditas beras disatukan. Padahal sebelumnya, pada 2007 kode HS untuk beras, terpisah.

"Kesulitan itu karena Bea Cukai tidak memeriksa fisik. Ini membuka peluang importir bermain-main. Kode HS ini yang mengeluarkan Menkeu," jelasnya.

Otoritas bea cukai tidak memeriksa fisik beras impor lantaran komoditas tersebut dimasukkan dalam kategori komoditas low risk. Demikian pula dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No.12 tahun 2008, di mana hanya Perum Bulog yang diperbolehkan mengimpor beras jenis medium. Padahal, sepanjang 2013 lalu Bulog mengklaim tidak melakukan importasi beras medium disebabkan produksi dalam negeri mengalami surplus.

"Kalau beras-beras itu didatangkan oleh importir swasta, sementara Bulog bilang enggak impor, maka harus ditelusuri," ucapnya.

Sekjen Asosiasi Pedagangan Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran menyebut, sebenarnya tidak begitu susah bagi pemerintah untuk melakukan investigasi kisruh beras impor medium asal Vietnam. Penyelidikan juga bisa mengungkap apakah ada permainan kartel dalam beras.

"Perizinan ditelusuri siapa yang mengeluarkan izin, siapa yang menerima. Dan barangnya pun masih ada, bukan wacana. Jadi tidak ada susahnya untuk menyelidiki," terang Ngadiran.