Kemenhub: Kita Tidak Ingin Maskapai Mati

Kompas.com - 13/02/2014, 16:47 WIB
Tiket pesawat. SHUTTERSTOCKTiket pesawat.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No.2 tahun 2014 tentang Besaran Biaya Tambahan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri.

Dirjen Perhubungan Udara, Kemenhub, Herry Bakti menjelaskan, tambahan biaya (tuslah alias surchage) penerbangan ini adalah atas usulan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) yang beranggotakan operator maskapai.

Herry mengatakan, Kemenhub menyetujui usulan tersebut dengan melihat pertimbangan kenaikan harga avtur serta depresiasi rupiah yang menembus Rp 12.000 per dollar AS.

Ia mengatakan lebih dari 50 persen operasional maskapai itu dalam bentuk dollar AS. "Sparepart yang dipakai (maskapai) juga dibayar pakai dollar AS. Tapi tiket yang dijual rupiah. Makanya kita evaluasi," kata Herry, di Jakarta, Kamis (13/2/2014).

Herry mengakui, kenaikan tuslah ini akan berdampak pada industri penerbangan. Ia mengatakan, operator menjadi tertolong dalam hal pembiayaan operasional. "Tuslah ini membantu industri penerbangan. Sekarang ini dollar naik, pas lagi low seasson, sehingga revenue mereka turun. Dengan adanya ini kita membantu mereka agar tetap melayani masyarakat," tutur Herry.

"Kita tidak ingin airlines kita mati, tidak bisa berkembang," kata dia lagi.

Di sisi lain, tambahan biaya penerbangan berdampak terhadap kenaikan tarif, meski tidak merata. Herry mengatakan, kenaikan tarif akan tergantung jarak penerbangan. Namun, dengan asumsi tarif batas atas penerbangan satu jam sebesar Rp 800.000, maka tuslah ini berdampak 8-9 persen terhadap tarif.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut ia menambahkan, tuslah ini akan dievaluasi setiap tiga bulan. Jika rupiah menguat bukan tidak mungkin Permen yang diperkirakan berlaku Maret 2014 itu pun akan dicabut.

"Kaitannya dengan perhitungan harga. Ini akan kita evaluasi per 3 bulan dan akan kita berlalukan 2 minggu setelah diundangkan," katanya.

Untuk diketahui berdasarkan KM 26 tahun 2010, pasal 7, pemerintah diberikan kewenangan untuk menerapkan biaya tuslah apabila harga avtur Rp 10.000 per liter dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut. Biaya tuslah juga bisa diterapkan jika harga nilai tukar rupia dan harga komponen biaya lainnya menyebabkan perubahan total biaya operasi pesawat hingga paling sedikit 10 persen dalam 3 bulan berturut-turut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X