Anggaran Akses Tol Priok Berpotensi Membengkak

Kompas.com - 12/05/2014, 07:52 WIB
Ilustrasi pembangunan jalan tol KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASAIlustrasi pembangunan jalan tol
|
EditorBambang Priyo Jatmiko


JAKARTA, KOMPAS.com
– Proyek akses Tol Priok, Jakarta, masih terkendala pembebasan lahan. Akibatnya, proyek yang rencananya kelar 2015 ini hampir bisa dipastikan molor. Anggaran pun berpotensi membengkak.

"Mungkin kita harapannya awal 2015 baru kelar land clearing," kata Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/5/2014).

Dia mengatakan, untuk mempercepat proses pembebasan lahan tersebut, kemarin, pihaknya telah menemui Wali Kota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono, dan memintanya untuk segera menuntaskan urusan lahan.

Saat ini 44 bidang di dua kelurahan Jakarta Utara belum dibebaskan. Sejumlah warga menawar dengan harga yang berlipat kali lebih tinggi dari perhitungan tim appraisal. Menanggapi hal tersebut, Djoko menuturkan, pemerintah akan menunggu keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan tidak terburu-buru memenuhi keinginan warga.

Meski diakui ada potensi pembengkakan anggaran, dia memastikan pemerintah memiliki dana agar proyek akses Toll Priok terealisasi. “Uangnya ada, enggak masalah. Tapi kan enggak bisa seenak kita. Kita enggak bisa bayar (memenuhi tuntutan warga) bukan karena tidak ada uangnya. Tapi sesuai dengan keputusan pengadilan dan perhitungan appraisal,” tegas Djoko.

Sebagai informasi, proyek sepanjang 11,58 kilometer ini dianggarkan sekira Rp 4,4 triliun. Sebanyak Rp 42,541 miliar diantaranya terpaksa dititipkan (konsinyasi) ke pengadilan. Sebab, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Utara, lantaran harga yang diminta warga terlalu tinggi.

Dari keseluruhan lahan yang terdampak pembangunan ATP, tersisa sebanyak 44 bidang lahan dengan luas sekitar 4.360 meter pesegi, tersebar di Kelurahan Kalibaru, Cilincing (11 bidang lahan), dan di Kelurahan Koja, Koja (33 bidang lahan).

Warga pemilik lahan di Kalibaru menuntut ganti rugi sebesar Rp 10 juga per meter persegi, atau hampir 10 kali lipat lebih tinggi dari perhitungan apparisal, yang sebesar Rp 1,9 juta. Untuk diketahui nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah di lokasi tersebut adalah sebesar Rp 700.000 per meter persegi. Sementara itu, warga pemilik lahan di Koja menawarkan ganti rugi sebesar Rp 35 juta per meter persegi, atau hampir 3 kali lipat dari perhitungan tim appraisal, yang sebesar Rp 12,5 juta per meter persegi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Rekening, Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta untuk Tahap V Termin Kedua Telah Disalurkan

Cek Rekening, Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta untuk Tahap V Termin Kedua Telah Disalurkan

Whats New
Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X