Kewenangan Banggar Dipangkas, Anggaran TVRI Bisa Cair?

Kompas.com - 28/05/2014, 07:57 WIB
- --
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggaran Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) 2014 yang diberi tanda bintang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemungkinan dibuka, menyusul Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi kewenangan Badan Anggaran DPR pada pembahasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).

Dengan tidak diperkenankannya DPR memberikan tanda bintang, maka anggaran yang masih diblokir kemungkinan akan dihilangkan tanda bintangnya. “Contohnya TVRI, kita masih dibintangi. Ini yang mungkin harus dibahas dulu antara pemerintah dan DPR posisinya sama enggak. Jangan sampai jalannya di lapangan beda-beda,” ujarn Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan, Askolani, ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Sebagai informasi, Komisi I DPR memutuskan untuk memberi tanda bintang pada anggaran TVRI tahun 2014, menyusul sanksi yang diberikan DPR terhadap keputusan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang memecat hampir semua direksi TVRI.

Dewas TVRI memecat hampir semua direksi setelah melakukan evaluasi kinerja direksi, terutama soal kecaman publik atas penayangan Konvensi Capres Partai Demokrat yang dinilai menyalahi fungsi TVRI yang independen.

Para direksi ini kemudian mengadu ke Komisi I DPR. Komisi I DPR memutuskan membuat Panja TVRI untuk mengusut kisruh ini. Sementara Panja TVRI bekerja, Dewas harus membatalkan keputusan pemecatannya. Namun, pemecatan sudah telanjur sudah dilakukan. Akhirnya, Komisi I DPR pun memblokir anggaran TVRI sebesar Rp 1,3 triliun.

Sebelumnya diberitakan, MK memangkas kewenangan Banggar DPR dengan mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) serta UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. MK memangkas kewenangan DPR dalam menghambat realisasi anggaran dengan memberikan tanda bintang.

Menurut MK, dalam penetapan anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), fungsi Banggar DPR tidak boleh terlalu jauh dalam membuat perencanaan anggaran. Banggar DPR hanya bisa memberikan persetujuaan atas rencana yang diajukan oleh presiden.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.